Ketua KPPU: Ini 4 Sebab Kenaikan Beras dan 6 Solusi Jitu

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Syarkawi Rauf mengupas permasalahan kenaikan harga dan ketidakstabilan pasokan beras saat ini.

Ketua KPPU: Ini 4 Sebab Kenaikan Beras dan 6 Solusi Jitu
Fadhly/Tribun Timur
Ketua KPPU, Syarkawi Rauf saat menjelaskan kepada awak media belum lama ini di Gedung Keuangan II Jl Urip Sumoharjo Makassar. 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-- Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Syarkawi Rauf mengupas permasalahan kenaikan harga dan ketidakstabilan pasokan beras saat ini.

Menurut Dosen Fakultas Ekonomi Unhas itu, ketidakstabilan tersebut disebabkan empat hal yakni:

1. Tingginya disparitas harga beras internasional dibandingkan dengan harga beras di dalam negeri memberikan dorongan untuk melakukan impor. Menurut data FAO Pada 2017, harga beras Vietnam sekitar US$ 0,31 per kg atau setara dengan Rp 4.100 per kg (kurs rupiah per US dollar sebesar Rp 13.225) dan Thailand harganya sekitar US$ 0,34 per kg atau setara dengan Rp 4.496 per kg). Sementara harga beras di dalam negeri sekitar US$ 0,79 per kg menurut FAO atau sekitar Rp. 10.447 per kg secara rata-rata.

2. Rendah nya kredibilitas data produksi beras yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pertanian (Kementan).

3. Sistem distribusi beras yang buruk karena terlalu panjang sehingga rawan aksi spekulasi.

4. Peran Bulog yang belum optimal menopang pasokan beras Nasional melalui Operasi pasar beras.

Beradasarkan permasalahan tersebut maka solusinya dalam jangka pendek, menengah l, dan panjang, yaitu:

1. Meningkatkan efisiensi kegiatan pertanian (tanam, panen dan paska panen) di hulu dan juga memperbaiki tata niaga beras sehingga adil bagi petani, pedagang dan konsumen.

2. Melakukan audit data produksi beras di BPS dan Kementan bersama-sama perguruan tinggi sehingga tidak terus menerus menjadi sumber perdebatan.

3. Percepatan penyederhanaan rantai distribusi melalui implementasi koorporatisasi petani dengan mengintegrasikan usaha pertanian dari Hulu ke hilir. Langkah ini menjadi tangingjawab Kemendag dan Bulog. Pemerintah perlu mengadopsi sistem pemasaran online Dalam pemasaran beras sehingga petani bisa secara langsung menjual beras nya ke konsumen akhir atau retailer Tanpa melalui jalur pemasaran yang panjang.

4. Pengembangan Pasar Induk Beras Nasional di Sentra produksi beras Nasional seperti di Sulawesi Selatan, Jatim, Jateng, Jakarta, Jabar dan Sumut. Pasar Induk diharapkan dapat menjadi sumber referensi ketersediaan Atau pasokan dan harga beras Nasional. Langkah ini menjadi tanggungjawab Bulog dan Kemendag.

5. Optimaslisasi Peran Bulog Dalam Operasi pasar melalui peningkatan penyerapan beras petani.

6. Penegakan hukum terhadap spekulan yang sengaja mempermainkan pasokan dan harga. Langkah ini menjadi tanggungjawab KPPU dan Kepolisian. (*)

Penulis: Muhammad Fadhly Ali
Editor: Ardy Muchlis
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved