Breaking News:

VIDEO: Suasana Penyerahan DIPA untuk 24 Kabupaten/Kota di Sulsel

Mengalami peningkatan sebesar 8,05 persen dari tahun 2017 yang hanya sebesar Rp47,33 triliun lebih.

Penulis: Saldy Irawan | Editor: Suryana Anas

Laporan wartawan Tribun Timur, Saldy

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengatakan bahwa penyerahan DIPA merupakan awal rangkaian proses APBN tahun 2018.

Kemarin, Syahrul menyerahkan DIPA (daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) kepada Kepala Daerah di Sulsel berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan Jl Urip Sumohardjo.

DIPA Sulsel tahun 2018 mencapai Rp51,14 triliun lebih. Mengalami peningkatan sebesar 8,05 persen dari tahun 2017 yang hanya sebesar Rp47,33 triliun lebih.

Adapun rincian APBN tersebut terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp826,61 miliar, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp249,46 milyar.

Dana Alokasi Umum sebesar Rp18,36 triliun, Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp4,04 triliun. Sementara untuk Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp5,28 triliun, Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp489,75 miliar, Dana Desa sebesar Rp1,98 triliun.

Sedangkan, alokasi APBN untuk kementerian/lembaga pemerintah non kementerian di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 sebesar Rp19,89 triliun.

"Besarnya APBN untuk Sulawesi Selatan adalah wujud kepercayaan pemerintah pusat atas prestasi Sulawesi Selatan dalam pengelolaan keuangan, pelayanan dasar publik, perkembangan ekonomi dan kesejahateraan masyarakat," ujar Syahrul.

Menurutnya ini diserahkan lebih awal agar proses pelaksanaan pembangunan dan pencairan dapat lebih tepat waktu dan memberikan dampak ganda bagi pembangunan di Sulsel.

Olehnya itu, Syahrul meminta kepada seluruh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di daerah Sulsel harus siap melayani pencairan dana Satker di Sulsel per 1 Januari 2018.

Dengan begitu, mantan Bupati Gowa dua periode ini meyakini bahwa kantor pemerintahan di Sulsel dapat segera menjalankan fungsi serta melayani masyarakat.

"Ini adalah bentuk reformasi birokrasi. Jangan ada yang coba-coba berkakrobatik, yang bermuara pada tindakan korupsi. Jadikan Sulsel yang berpredikat indeks integritas tertinggi sebagai pilar utama pembangunan Indonesia," ujarnya. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved