Lanjutan Kasus Korupsi APBD, Kejati Jadwalkan Periksa Empat Pimpinan DPRD Sulbar

Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat kembali mengagendakan pemeriksaan terhadap empat unsur pimpinan DPRD Sulbar

Lanjutan Kasus Korupsi APBD, Kejati Jadwalkan Periksa Empat Pimpinan DPRD Sulbar
SANOVRA JR
Ketua DPRD Sulbar, Andi Mappangara berjalan menuju kendaraannya di baseman kantor Kejaksaan Tinggi Sulselbar, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Senin (30/10). Kader partai Demokrat Sulbar ini mencoba menghindari wartawan dengan cara lewat tangga darurat usai diperiksa kejaksaan tinggi terkait penyimpangan dana APBD Sulbar 2016, Andi Mappangara ditetapkan sebagai tersangka tipikor bersama 3 rekannya pimpinan DPRD Sulbar, yakni Munandar Wijaya, Hamzah Hapati Hasan dan Harun yang diduga merugikan negara senilai 360 Milayar. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR 

Laporan wartawan Tribun Timur Hasan Basri

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat kembali mengagendakan pemeriksaan terhadap empat unsur pimpinan DPRD Sulbar, Senin (11/12/2017) besok.

Mereka adalah Andi Mappangara (AM) selaku ketua DPRD Sulbar, Harum, dan Munandar Wijaya serta Hamzah Hapati Hasan selaku Wakil Ketua DPRD Sulbar.

Pemanggilan pemeriksaan ini merupakan yang kedua kalinya pasca kalah dalam putusan Praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan dana APBD senilai Rp 360 miliar.

"Setelah sebelumnya mangkir dari panggilan, besok penyidik kembali menjadwalkan pemeriksaan besok," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulselbar, Salahuddin.

Salahuddin berharap agar keempat tersangka kooperatif memenuhi setiap pemanggilan penyidik untuk kepentingan proses penyidikan. Sebab ketidakhadiran mereka bisa menghalang halangi proses penyidikan.

"Waktu pemanggilan pertama tidak hadir tanpa pemberitahuan, kami harap mereka hadir besok," ujarnya.

Tersangka dalam kasus ini diduga bertanggungjawab terhadap sejumlah dugaan penyimpangan dalam proses penyusunan dan pelaksanaan APBD Sulbar tahun anggaran 2016.

Para tersangka dalam kedudukan sebagai unsur pimpinan DPRD Sulbar menyempakati besaran nilai pokok pikirab dengan nilai total anggaran Rp 360 Miliar untuk dibagi bagi kepada pimpinan maupun anggota sebanyak 45 orang.

Lalu dana itu terealisasi pada tahun 2016 sebesar Rp 80 miliar untuk kegiatan di PU/PR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekwan serta sisanya tersebar diberbagai SKPD lain di Sulbar dan Kabupaten.

Sementara ada anggaran terealisasi tahun 2017. Lara tersangka dianggap secara sengaja dan melawan hukum memasukan pokok pokok pikiran seolah olah sebagai aspirasi masyarakat dalam APBD 2016 tanpa melalui prosedur.

Sebagaimana dalam Permendagri nomor 52 tahun 2016 tentang pedoman anggaran pendapatan belanja negara daerah.

Modus oknum dewan ini adalah anggaran tersebut dibahas dan disahkan kpada hari yang sama tanpa melalui pembahasan sebelumnya baik dalam komisi maupun rapat badan anggaran dan paripurna.

Tersangka juga disebutkan melakukan perbuatan dengan cara meminjam perusahaan, dan menggunakan milik orang lain sebagai penghubung. Misalnya, tim sukses, keluarga/kerabat dan orang kepercayaan.

Selain itu, Dana kegiatannya digunakan tidak sesuai peruntukannya, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi dan fee proyek.

Penulis: Hasan Basri
Editor: Ardy Muchlis
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved