Sekprov Sulbar Harap Unit Layanan Pengadaan Miliki SDM yang Baik, Ini Alasannya

Ismail mengatakan, SDM yang berkualitas merupakan kunci utama penjamin iklim kerja yang sehat di dilingkungan Unit Layanan Pengadaan.

Sekprov Sulbar Harap Unit Layanan Pengadaan Miliki SDM yang Baik, Ini Alasannya
nurhadi/tribunsulbar.com
Ismail mengatakan, SDM yang berkualitas merupakan kunci utama penjamin iklim kerja yang sehat di dilingkungan Unit Layanan Pengadaan. 

Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi

TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Sekertaris Provinsi (Sekprov) Sulbar, Ismail Zainuddin, berharap Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemprov Sulbar, benar-benar memiliki sumber daya manusia yang mumpuni atau berkualitas.

Hal tersebut disampaikan Ismail, saat membuka Sosialisasi Inpassing dan Peraturan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa se-Sulawesi Barat, yang berlangsung di Lantai III Kantor Gubernur, Jl. Abd Malik Pattana Endeng, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kamis (23/11/2017)

Ismail mengatakan, SDM yang berkualitas merupakan kunci utama penjamin iklim kerja yang sehat di dilingkungan Unit Layanan Pengadaan.

"Situasi ULP di Sulbar belum berjalan sesuai dengan harapan yang diinginkan bersama. Itu disebabkan fungsi kelompok kerja (Pokja) ULP belum permanen, dan hanya dikelola oleh ASN dari gabungan dinas-dinas. Oleh kita berharap ULP kedepan benar-benar miliki SDM yang berkualitas," harap Ismail dalam rilis yang diterima TribunSulbar.com.

"ASN yang ada di dinas-dinas lain, nanti bekerja kalau ada pekerjaan, tapi kalau tidak ada kerjaan semuanya kembali lagi ke unit kerjanya masing-masing , bahkan ada pimpinan yang ngotot harus stafnya yang menjadi pokja tersebut,"tambah Ismail.

Ia mengatakan, prinsip pengadaan barang dan jasa Sulbar diharapkan mampu menjadi sebuah unit pelayanan yang berkualitas yang mampu melakukan perbaikan demi.

“ ULP harus memiliki output yang bagus, dikarenakan salah satu peluang masuknya korupsi melalui penyusunan perencanaan APBD Sulbar. Banyak orang yang patah semangat dalam bekerja, terutama dalam proses lelang dalam pengadaan barang dan jasa, dikarenakan tidak professional melaksanakan tugasnya. karena sistem yang ada belum memberikan ruang yang memadai,” pungkas mantan penjabat Bupati Mateng.

“Tahun 2018 mendatang, untuk Kepala ULP dan staf, kalau tidak bersedia menjadi fungsional, maka tidak usah menjadi pokja dan bagian pengadaan barang dan jasa. Ini amat penting karena kami tidak menginginkan unit tersebut dimanfaatkan oleh pihak tertentu,” tegas Ismail

Penulis: Nurhadi
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved