BPJS Ketenagakerjaan Alokasikan Rp 5 Miliar untuk Ruang Terbuka Hijau di CPI

Ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara BPJS TK dengan Pemprov Sulsel di Rujab Gubernu

BPJS Ketenagakerjaan Alokasikan Rp 5 Miliar untuk Ruang Terbuka Hijau di CPI
Sanovra JR/Tribun Timur
Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo bersama Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menandatangani perjanjian pembangunan landmark di Rumah Jabatan Gubernur, Jl Jenderal Sudirman Makassar, Senin (20/11/2017). Perjanjian tersebut meliputi pembangunan ruang terbuka hijau di Center Point of Indonesia. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) mengalokasikan Rp 5 miliar dana Corporate Social Responsibility (CSR) ke Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Center Point of Indonesia (CPI).

Ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara BPJS TK dengan Pemprov Sulsel di Rujab Gubernur Jl Jenderal Sudirman Makassar, Senin (20/11/2017).

MoU tersebut terkait landmark di Makassar berupa RTH yang dapat dimanfaatkan masyarakat melepas penat, berkumpul bersama keluarga, arena bermain anak, dan sosialisasi antar masyarakat.

Direktur Utama BPJS TK, Agus Susanto telah meneken MoU dengan Pemkot Surakarta dan Pemda Gianyar untuk pembangunan RTH.

"Namun dari dua itu, RTH paling luas di Sulsel. Tepatnya di CPI seluas 2,5 Hektare (Ha). Total anggaran yang kami berikan sekitar Rp 5 miliar," kata Agus.

Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo usai meneken MoU merespons positif hal tersebut. Menurutnya, perhatian kepada masyarakat, selain fokus kepada perlindungan pekerja, juga tidak lupa membuka mata untuk mencari tahu kebutuhan masyarakat selama ini.

Salah satunya membangun landmark BPJS TK yang berlokasi di Kelurahan Maccini Sombala, Kecematan Tamalate, Kota Makassar yang luasnya mencapai 25.000 meter persegi," ujarnya.

Hadinya RTH nanti, menjadi jembatan masyarakat ke Masjid 99 Kubah, pantai pasir putih, dan wisma negara.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKP2) Sulsel, Andi Bakti Haruni menambahkan, MoU ini baru langkah awal pembangunan RTH.

"Kita masih melakukan studi kelayakan proyek, penyusunan anggaran. Semua pengerjaan fisik BPJS TK yang lakukan. Namun, untuk menjadikan RTH ini rampung Rp 5 miliar tidak cukup. Yah sekitar Rp 10 miliar-Rp 12 miliar lah," katanya.

Rampung Maret

PEMPROV Sulsel nampaknya menargetkan perampungan RTH senilai Rp 5 miliar selesai pada Maret tahun depan. Atau sebelum masa kepemimpinan Gubernu Sulsel Syahrul Yasin Limpo selesai.

"Kita target semua studi dan penyusanan anggaran selesai Desember. Sehingga awal tahun sudah mulai dilakukan. Seperti apa master plannya masih kita godok. Intinya kita usahakan Maret 2018 rampung.

Hal ini terbilang sulit, mengingat BPJS TK yang akan mengambil alih pembangunan merencanankan rampung hingga 12 bulan. "Namun kita lihat nanti, semoga kita bisa selesaikan sesuai harapan Pemprov Sulsel," katanya. (*)

Penulis: Muhammad Fadhly Ali
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved