Dugaan Korupsi APBD Sulbar

Besok, Kejati Agendakan Periksa 4 Pimpinan DPRD Sulbar

Kapasitasnya sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi penyimpangan dana APBD Sulbar tahun anggaran 2016 senilai Rp 360 M

Besok, Kejati Agendakan Periksa 4 Pimpinan DPRD Sulbar
TRIBUN TIMUR/HASAN BASRI
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulselbar, Salahuddin. 

Laporan wartawan Tribun Timur Hasan Basri

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Empat unsur pimpinan DPRD Sulbar dijadwalkan kembali menjalani pemeriksaan di gedung Kejaksaan Tinggi Sulselbar, Senin (30/10/2017) besok.

Mereka adalah ketua DPRD Sulbar, Andi Mappangara, dan tiga wakil ketua DPRD Sulbar Harun, Munandar Wijaya dan Hamzah Hapati Hasan.

Keempat wakil rakyat itu akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi penyimpangan dana APBD Sulbar tahun anggaran 2016 senilai Rp 360 miliar.

Menurut Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulselbar, Salahuddin bahwa pemeriksaan unsur pimpinan DPRD Sulbar ini merupakan yang pertama kali dalam kapasitasnya sebagai tersangka.

"Benar tersangka telah dilayangkan pemanggilan untuk rencana pemeriksaaan, kata Salahuddin, Minggu (29/10/2017) sore.

Salahuddin mengaku pemeriksaan tersangka tidak lain adalah untuk kepentingan proses penyidikan.

Empat unsur pimpinan DPRD Sulbar ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, karena diduga bertanggungjawab terhadap sejumlah dugaan penyimpangan dalam proses penyusunan dan pelaksanaan APBD Sulbar tahun anggaran 2016.

Para tersangka dalam kedudukan sebagai unsur pimpinan DPRD Sulbar menyempakati besaran nilai pokok pikirab dengan nilai total anggaran Rp 360 Miliar untuk dibagi bagi kepada pimpinan maupun anggota sebanyak 45 orang.

Lalu dana itu terealisasi pada tahun 2016 sebesar Rp 80 miliar untuk kegiatan di PU/PR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekwan serta sisanya tersebar diberbagai SKPD lain di Sulbar dan Kabupaten.

Sementara ada anggaran terealisasi tahun 2017. "Para tersangka secara sengaja dan melawan hukum memasukan pokok pokok pikiran seolah olah sebagai aspirasi masyarakat dalam APBD 2016 tanpa melalui prosedur. Sebagaimana dalam Permendagri nomor 52 tahun 2016 tentang pedoman anggaran pendapatan belanja negara daerah," kata Kajati Sulselbar, Jan S Maringka.

Modus oknum dewan ini adalah anggaran tersebut dibahas dan disahkan kpada hari yang sama tanpa melalui pembahasan sebelumnya baik dalam komisi maupun rapat badan anggaran dan paripurna.

Tersangka juga disebutkan melakukan perbuatan dengan cara meminjam perusahaan, dan menggunakan milik orang lain sebagai penghubung. Misalnya, tim sukses, keluarga/kerabat dan orang kepercayaan.

Selain itu, Dana kegiatannya digunakan tidak sesuai peruntukannya, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi dan fee proyek. (*)

Penulis: Hasan Basri
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved