Kuartal III 2017, Pasar Properti Kembali Menggeliat

Industri properti sangat mempengaruhi roda perekonomian dalam negeri, karena sektor ini akan mempengaruhi 175 bisnis ekonomi lainnya.

Kuartal III 2017, Pasar Properti Kembali Menggeliat
TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Suasana perumahan yang dikelola oleh PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) yang terekam dari udara di kawasan Tanjung Bung, Makassar, Minggu (12/3/2017) 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-- Kuartal ke ketiga (Q3) 2017 ini adalah momen tepat berinvestasi di sektor properti, mengapa tidak, sektor properti kini menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional maupun di regional.

Industri properti sangat mempengaruhi roda perekonomian dalam negeri, karena sektor ini akan mempengaruhi 175 bisnis ekonomi lainnya.

Makanya tak heran properti menjadi salah satu sektor bisnis yang diperhatikan oleh pemerintah. Bahkan untuk menggenjot industri properti dalam negeri, pemerintah telah mengeluarkan berbagai stimulus baru untuk mendorong masyarakat atau investor untuk membeli properti.

Salah satunya, Bank Indonesia dan OJK juga telah memberikan stimulus berupa dilonggarkannnya loan to value (LTV) KPR 2 atau batasan pembayaran uang muka, dari yang tidak bisa inden menjadi bisa inden.

Dengan adanya aturan baru tersebut maka uang muka atau down payment (DP) untuk membeli rumah lebih terjangkau.

Relaksasi aturan LTV ini diprediksikan juga akan mendongkrak daya beli masyarakat tahun 2017 dan 2018. Selain itu, suku bunga deposito cenderung terus menurun hingga saat ini tentunya berimbas terhadap penurunan suku bunga kredit, salah satunya bunga KPR (Kredit Pemilikan Rumah).

Kepala Perwakilan BI Sulsel, Bambang Kusmiarso belum lama ini menuturkan, saat ini kondisi likuiditas perbankan kini lebih stabil, dimana Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga acuan menuju level 4,25% yang akan berdampak kepada menurunnya bunga KPR (Kredit Pemilikan Rumah) yang di sambut hangat para pelaku industry property tanah air.

Menariknya lagi, guna mendorong minat pembeli properti, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 tahun 2016 tentang PPh atas Penghasilan dan Pengalihan Hak atas Tanah atau Bangunan.

Melalui aturan ini pemerintah telah memangkas pajak penghasilan (PPh) yang harus dibayarkan oleh penjualan rumah atau tanah. Jika sebelumnya PPh yang dibayar sebesar lima persen kini menjadi 2,5 persen.

Diperkirakan memasuki Q3 tahun 2017 hingga tahun 2018 mendatang, properti untuk kelas menengah masih menjadi incaran, gemuknya pasar di segmen ini membuat banyak pengembang nantinya akan berlomba-lomba merilis produk di kelas menengah.

Halaman
12
Penulis: Muhammad Fadhly Ali
Editor: Ardy Muchlis
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved