Dengar Dokter RSUD Regional Sulbar Mogok, Kemenkes Lakukan Sidak, Ini yang Ditemukan
Sidak itu dilakukan untuk memastikan adanya kekurangan obat dan fasilitas sebagaimana tuntutan aksi para dokter tersebut.
Penulis: Nurhadi | Editor: Hasriyani Latif
Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi
TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI langsung melakukan sidak di rumah sakit umum daerah (RSUD) Regional Sulbar, setelah mendapat kabar adanya aksi mogok kerja yang dilakukan para dokter umum dan dokter spesialis di rumah sakit tersebut, Minggu (8/10/2017) sore.
Sidak itu dilakukan oleh Dit Yankes Rujukan Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, Budhi Suryadharma, bersama Wakil Ketua Umum Persi Sulselbar Dr Khalid Saleh.
Mereka melakukan pengecekan stok obat-obatan di gedung farmasi rumah sakit yang terletak di Jl Marthadinata, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulbar.
Pihaknya mengatakan, sidak itu dilakukan untuk memastikan adanya kekurangan obat dan fasilitas sebagaimana tuntutan aksi para dokter tersebut.
"Hasil temuan kami tentang aksi para dokter ini, tentu akan kami catat kemudian bicarakan di Kemenkes untuk dicarikan solusi," kata Budhi usai mengecek ruang farmasi di RS Reginal Sulbar tersebut.
Ia menambahkan, setelah melakukan pemantauan langsung, pihaknya telah menemukan yang berbeda dari isu yang beredar. Yakni stok obat yang menurutnya ada, hanya saja terlambat masuk ke rumah sakit.
"Mengenai temuan-temuan lain tentu kami tidak akan membeberkan, karena kami akan laporkan dulu ke pusat," ujarnya.
Sementara Wakil Ketua Umum Persi Sulselbar, Khalid Saleh setelah melakukan sidak atau pemantuan di sejumah ruangan pelayanan dirumah sakit rujukan di Sulbar tersebut, mengatakan yang menjadi persoalan krusial di RSUD Sulbar, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan fasilitas pendukung rumah sakit.
"Memang saya melihat yang menjadi persoalan krusial di RS ini, kesulitan SDM di bidang radiologi. Karena seharusnya SDM yang ditugaskan disitu harusnya standby" ujar direktur Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Wahidin Sudirohusodo Makassar itu.
Terkait aksi mogok dokter, Khalid mengatakan, hal itu bisa saja dilakukan yang penting tidak menghambat pelayanan kesehatan, "Kita harap dokter ini tetap bekerja sesuai standar yang ada utamanya di Unit Gawat Dadurat (UGD) itu tidak dapat dihentikan," harapnya.(*)
