Andi Mappangara Tersangka, Begini Tanggapan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sulbar

Dia mengatakan, hal itu dilakukan untuk memperlancar agenda-agenda di DPRD terutama dalam pembahasan APBD Perubahan

Andi Mappangara Tersangka, Begini Tanggapan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sulbar
nurhadi/tribunsulbar.com
Ketua Komisi I DPRD Sulbar yang juga Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sulbar, Yahuda 

TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sulbar, Yahuda, mengatakan, dalam waktu dekat akan segera mencari pengacara atau bantuan dari lembaga penasehat hukum untuk mendampingi Ketua DPRD Sulbar Andi Mappangara untuk menghadapi kasus hukum yang menjerat ketuanya agar berjalan normal.

Hal itu diungkapkan Yahuda, saat ditemui TribunSulbar.com, digedung DPRD Sulbar, Jl. Abd Malik Pattana Endeng, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulbar, Kamis (5/10/2017).

"Saya sebagai Ketua Fraksi Demokrat, akan tetap beruya melakukan langkah-langkah untuk mendampingi, dan langkah pertamah adalah kita akan mencari penasehat hukum yang bisa mendampingi Ketua DPRD hingga proses hukum selesai," kata Yahuda yang juga Ketua Komisi I DPRD Sulbar itu.

Dia mengatakan, hal itu dilakukan untuk memperlancar agenda-agenda di DPRD terutama dalam pembahasan APBD Perubahan Sulbar 2017, APBD 2018 sampai kepada Ranperdanya, pasal hal tersebut harus segera dijadwalkan oleh Badan Musyawarah (Bamus) DPRD.

"Rapat-rapat ini yang harus memimpin itu adalah pimpinan DPRD, jadi kalau tidak ada pimpinan tidak ada yang bisa jalan karena harus terjadwal, dan kita tidak boleh melakukan rapat tampa pimpinan karena itu tidak sah," katanya

Ia mengatakan, meski status Ketua DPRD Sulbar tersangka, namun kata Yahuda, Andi Mappangara bersama tiga pimpinan DPRD lainnya, tetap bisa memimpin rapat karena sudah diatur dalam undang-undang MD3 bahwa nanti seorang pimpinan DPRD diberhentikan apabila status hukumnya sudah tetap.

"Untuk pembahasan akan tetap kita lalukan sepanjang pimpinan DPRD tidak ditahan, karena otomatis kalau ditahan itu akan tertunda dan pasti pemerintahan terancam lumpuh, karena siapa yang mau menjalankan kebijakan kalau tidak ada pembuat kebijakan, nah kalau lumpuh kita mau apa karena itu memang sudah kondisi yang membuat seperti itu jika sekiranya akan terjadi," ujarnya.

Ia menjelaskan, lambat proses pembahasan APBD Perubahan 2017, itu disebabkan karena adanya pemeriksaan yang setiap saat harus menyediakan data-data yang dibutuhkan.

"Memang kita tidak ada waktu saat ini untuk membahas, karena seperti saya hari Senin harus kembali naik di Kejati membawa data yang dibutuhkan untuk keperluan pemeriksaan, sehingga untuk sementara kita tidak punya waktu melakukan pembahasan," jelasnya.

Penulis: Nurhadi
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved