Terungkap! Ketua Golkar Curhat Maju Pilkada Harus Setor ke Jakarta Rp 10 M, Nurdin Halid Membantah

TRIBUN-TIMUR.COM - Berapa uang yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan rekomendasi sebuah partai politik?

Tak ada yang pasti. Tak ada pembicaraan resmi. Mahar dalam pilkada tetap jadi misteri karena mahar tak dibicarakan secara terbuka.

Baca: Ngaku Gak Kenal Baik Bos First Travel, Foto Ini Ungkap Kebohongan Syahrini. Diperiksa Polisi Lagi?

Tapi Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi berani membeberkan mahar di partainya.

Permintaan uang Rp 10 miliar ini telah dilaporkan ke Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkat Idrus Marham.

Baca: Pernikahan Sejenis di Bulukumba Ternyata Bukan Kasus Pertama di Sulsel, Ini Daftarnya, 2 Dari Gowa

"Waktu itu saya langsung via telepon ke Pak Sekjen dan menyebutkan siapa orangnya yang minta Rp 10 miliar. Jadi Pak Sekjen sebetulnya sudah tahu siapa orangnya," jelas Dedi kepada wartawan di kantornya, Kamis (28/9/2017).

Namun, saat ditanya wartawan nama orang yang mengaku kenal dengan ketua umum atau pengurus di DPP Partai Golkar tersebut, Dedi enggan menyebutkannya secara langsung.

Dirinya hanya siap jika dipanggil DPP untuk dimintai klarifikasi secara langsung terkait permasalahan tersebut.

"Tapi kalau saya diminta diklarifikasi oleh DPP pusat saya siap untuk menjelaskan secara langsung. Kalau disebutkan namanya di media kurang bagus. Saya tak pernah menyebut pengurus DPP ya, tapi orang yang mengaku kenal dengan pimpinan di DPP," kata Dedi dilansir Kompas.com.

Sejatinya, kata Dedi, permasalahan ini sudah menjadi rahasia umum di kalangan pengurus DPP. Mereka pun sudah memahaminya. Ia pun siap memberikan penjelasan jika masalah itu dibawa ke pembahasan dewan pembina.

"Saya lakukan ini sebagai langkah organisasi supaya dipercaya masyarakat. Langkah otokritik ini untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat di tengah terpuruknya elektabilitas Golkar, tapi di Jabar malah mengalami peningkatan sesuai lembaga survei," tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Dedi Mulyadi mengaku diminta seseorang yang dekat dengan DPP Golkar Rp 10 miliar untuk surat rekomendasi pencalonan gubernur Jabar.

Permintaan itu disampaikan melalui sambungan telepon.

Pengakuan Dedi itu disampaikan saat ia berorasi di depan ratusan kader Golkar dari seluruh daerah di Jawa Barat yang berunjuk rasa mengecam terbitnya surat bodong DPP Partai Golkar untuk mendukung Ridwan Kamil di Pilkada Jawa Barat 2018 mendatang.

"Kita menapaki proses konsolidasi politik. Rapat di DPP kita ikuti. Dari pertama sampai diputuskan (rekomendasi) 1 Agustus 2017, habis itu hilang. Saya sabar. Di tengah-tengah itu saya secara pribadi mengalami kegelisahan karena seringkali ada orang telepon. 'Pak Dedi siap kan? Kalau enggak tidak akan keluar rekomendasinya'," kata Dedi menirukan ucapan si penelepon, Selasa (26/9/2017) sore.

Menurut Dedi, kata "siap" dimaksud adalah menyediakan uang mahar sebesar Rp 10 miliar agar mendapat surat rekomendasi penunjukan sebagai bakal calon gubernur Jawa Barat dari DPP Partai Golkar.

Nurdin Halid Membantah

Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid membantah adanya mahar politik dalam pencalonan pilkada melalui partai berlambang beringin itu.

Hal itu disampaikan Nurdin menanggapi pengakuan Bupati Purwakarta sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengaku diminta Rp 10 miliar untuk rekomendasi pencalonan Pilkada Jawa Barat.

"Enggak ada, enggak ada, tidak ada mahar-mahar, di Golkar itu tertib. Kalau ada lewat bendahara. Tidak ada lewat orang, kalau lewat orang itu pribadi masing-masing," kata Nurdin di Senayan, Jakarta, Rabu (27/9/2017).

Nurdin mengaku telah mengklarifikasi langsung kepada Dedi Mulyadi ihwal setoran Rp 10 miliar untuk rekomendasi pencalonan Pilkada Jawa Barat.

Ia pun meminta Dedi melaporkan pihak yang meminta uang sejumlah Rp 10 miliar ke polisi karena itu merupakan tindak pidana penipuan.

"Saya sudah SMS ke beliau. SMS saya menyatakan begini, 'Kalau memang ada yang telepon atau yang menghubungi minta uang Rp 10 miliar mengatasnamakan DPP (Dewan Pimpinan Pusat) tanpa melalui bendahara, maka laporkan ke DPP dan laporkan pidana'," ucap Nurdin.

Sebelumnya, dalam orasinya di kantor DPD Partai Golkar, Selasa (26/9/2017), Dedi Mulyadi mengaku sempat ditelepon oleh seorang tokoh yang dekat dengan DPP Partai Golkar.

Dalam sambungan telepon itu, Dedi mengaku diminta menyediakan uang mahar sebesar Rp 10 miliar agar mendapat surat rekomendasi penunjukan sebagai bakal calon gubernur Jawa Barat dari DPP Partai Golkar.

"Dengan tegas dia katakan, 'Kalau Anda tidak kasih Rp 10 miliar, jangan menyesal Anda tidak dapatkan apa-apa'. Saya katakan tidak apa-apa, besok saya tidak jadi apa-apa juga enggak apa-apa," kata Dedi.(*)