Diciduk KPK, Hakim Berkerudung Hitam Ini Tiba di Jakarta. Jalan Menunduk
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan OTT yang dilakukan ini diduga terkait dengan pemberian hadiah atau janji terhadap penegak hukum.
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM - Hakim yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Bengkulu tiba di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (7/9/2017) sore.
Baca: Setelah Jadi Nyonya Hamish, Wajah Raisa Kok Item Yah?
Dilansir Kompas.com, ada dua mobil yang tiba melalui depan lobi KPK. Mobil pertama berwarna hitam tiba sekitar pukul 16.44 WIB.
Tak lama kemudian keluar seorang perempuan mengenakan kerudung hitam, baju oranye dan celana panjang cokelat tua.
Baca: Elisa Jonathan - Cantiknya Calon Dokter Ini Bikin Putra Sulung Ahok Tak Berpaling
Dari mobil, ia melangkahkan kakinya sembari tertunduk melihat jalan. Ia didampingi beberapa petugas KPK masuk ke dalam gedung.
Selang tiga menit kemudian, mobil kedua tiba. Seorang berkaus biru tua, celana jeans biru, dan memakai tas terlihat turun dari mobil berwarna silver tersebut.
Ia kemudian diarahkan petugas KPK masuk ke dalam gedung. Belum diketahui siapa pihak tersebut dan kaitannya dalam kasus ini.
Sebelumnya, KPK melakukan kegiatan OTT di Bengkulu dan Bogor pada Rabu (7/9/2017). Dari OTT tersebut, KPK mengamankan tujuh orang.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan OTT yang dilakukan ini diduga terkait dengan pemberian hadiah atau janji terhadap penegak hukum.
Dia membenarkan ada hakim yang diamankan dalam OTT ini.
"Jadi oknum penegak hukum setempat, terkait dengan penanganan perkara di pengadilan tindak pidana korupsi di Bengkulu," ujar Febri.
Barang bukti uang, turut diamankan KPK pada kasus ini. Rencananya KPK akan melakukan konfrensi pers untuk mengumumkan kasus ini.
Juru bicara Pengadilan Negeri Bengkulu, Jonner Manik, menyebut dua hakim dan seorang panitera telah ditangkap KPK.
Mereka yang diamankan, yakni Panitera pengganti berinisial HK, hakim karier perempuan berinisial S, dan hakim adhoc Tipikor perempuan bernama Hanny Anggraini (HA).
Setelah diperiksa selama 2,5 jam, Hanny dilepaskan oleh tim penyidik KPK. Dia meninggalkan gedung Reskrimsus Polda Bengkulu sekitar pukul 12.00 WIB.
Hakim Tipikor Diperiksa 2,5 Jam Lalu Dilepas
Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya melepaskan satu hakim yang sebelumnya sempat diperiksa terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Bengkulu, yang melibatkan dua hakim dan satu panitera, Kamis (7/9/2017).
Sebelumnya, juru bicara Pengadilan Negeri Bengkulu, Jonner Manik, membenarkan dua hakim dan seorang panitera telah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu petang (7/9/2017) sampai dengan Kamis (8/9/2017).
"Bahwa benar tadi malam ada operasi tangkap tangan dari KPK di Bengkulu. Yang dipanggil dan dibawa ke polda oleh KPK adalah pegawai dari pengadilan, panitera pengganti, lalu ada hakim," kata Jonner Manik, Kamis (8/9/2017).
Jonner menyebutkan, yang dimintai keterangan dan dibawa KPK yakni panitera pengganti berinisial HK, hakim karir perempuan berinisial S, dan hakim adhoc Tipikor perempuan bernama Hanny Anggraini (HA).
Hakim Hanny dimintai keterangan oleh KPK. Namun setelah diperiksa selama 2,5 jam, Hanny yang saat itu mengenakan baju abu-abu dipadu jilbab biru tua dilepaskan oleh tim penyidik KPK. Dia meninggalkan gedung Reskrimsus Polda Bengkulu sekitar pukul 12.00 WIB.
Hanny menegaskan dirinya hanya dimintai beberapa keterangan seputar perkara yang ditangani PN Tipikor Bengkulu atas perkara kegatan rutin di DPPKA Kota Bengkulu.
“Saya hanya diperiksa saja. Sebanyak tujuh pertanyaan,” ujar Hanny.
Ia juga mengatakan bahwa dirinya tidak diikutsertakan KPK untuk dibawa ke Jakarta.
"Tidaklah, ngapain saya dibawa ke Jakarta," jawabnya.
Para pelaku yang diamankan tersebut menurut Direskrimsus Polda Bengkulu, Kombes Herman, terlibat dalam perkara suap putusan pengadilan yang mengadili terpidana Wilson.
Wilson merupakan pelaksana tugas (Plt) kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Pemerintah Kota Bengkulu. Ia juga terpidana dalam korupsi pengelolaan anggaran rutin dan kegiatan fiktif di BPKAD.
Dia telah divonis penjara 1 tahun 3 bulan oleh pengadilan dalam perkara tersebut pada 14 Agustus 2017. Negara dirugikan sebesar Rp 590 juta dalam kasus ini.(*)
