Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Pantas Gagal di SEA Games, Atlet Blak-blakan soal Pelitnya Pemerintah Indonesia, Uang Saku Tak Cair

Tak hanya mencatat pencapaian terburuk sepanjang ajang olahraga antarnegara ASEAN, keikutsertaan Indonesia di SEA Games 2017

Editor: Edi Sumardi
DOK KEMENPORA RI
Atlet sepak takraw Indonesia pada SEA Games 2017 di Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu (20/8/2017) menangis dibuat kesal oleh keputusan wasit. Mereka merasa dicurangi. 

Keluhan serupa juga diungkapkan Eko Yuli.

Peraih satu perak SEA Games 2017 itu hingga kini menyebut uang akomodasi untuk para atlet angkat besi tak kunjung cair.

Manajernya juga harus memutar otak untuk membeli vitamin dan suplemen.

"Manajer mengusulkan ke Satlak Prima (Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas) dan Kemenpora, tapi tidak ada tanggapan. Kalau pun ada, kami diberi yang bukan selayaknya untuk atlet angkat besi, tapi vitamin untuk orang awam," ujar Eko kepada BBC Indonesia.

Eko mengikuti SEA Games sejak 2007.

Dalam lima keikutsertaannya, Eko meraih empat emas dan satu perak.

Eko juga telah berlomba di dua Asian Games (dua perunggu) dan tiga Olimpiade (satu perak, dua perunggu).

Merujuk pengalamannya itu, Eko menilai manajemen pembiayaan atlet pada SEA Games 2017 ini merupakan yang terburuk.

"Tahun ini akomodasi tersendat terus. Lima atau beberapa bulan belum turun. Manajer mencari dana dari luar untuk talangan," tuturnya.

Di tempat terpisah, pejabat pembuat komitmen Satlak Prima, Chandra Bhakti, berjanji melunasi seluruh uang akomodasi dan honor atlet SEA Games, paling lama 5 September mendatang.

Eko Yuli tak mampu mempertahankan empat emas yang diraihnya secara berturut-turut sejak Sea Games 2007.
Eko Yuli tak mampu mempertahankan empat emas yang diraihnya secara berturut-turut sejak Sea Games 2007. (AFP/GETTY IMAGES)

Tak gunakan APBN

Imam kini berwacana menggunakan anggaran non-APBN dari lembaga pendanaan khusus olahraga (LPUDK) untuk membiayai pengeluaran atlet yang masuk daftar Satlak Prima.

"Sehingga katakanlah ada pergeseran atlet, ada akomodasi yang harus dibayar per hari ini juga. Sementara kalau lewat APBN harus ada proses dan administrasi," kata Imam.

LPUDK, kata Imam, akan menampung dana dari badan usaha milik negara, donasi publik dan sumbangan pihak swasta. Imam akan melibatkan penegak hukum untuk mencegah persoalan di kemudian hari.

Perihal anggaran SEA Games 2017 yang bermasalah muncul sebelum ajang itu dibuka, 19 Agustus lalu.

Halaman 2 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved