Presiden Jokowi: 5 Hari Sekolah Tak Wajib! Apakah Karena “Diancam” PKB?

TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo angkat bicara mengenai polemik kebijakan full day school atau lima hari sekolah dalam sepekan.

Jokowi menegaskan bahwa lima hari sekolah dalam sepekan bukanlah suatu kewajiban pihak sekolah agar dilaksanakan.

"Perlu saya tegaskan, perlu saya sampaikan bahwa tidak ada keharusan untuk lima hari sekolah ya," ujar Jokowi disela-sela pertemuan dengan Jamiyah Batak Muslim Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/8/2017).

Jokowi menyadari bahwa tidak semua sekolah siap menjalankan kebijakan lima hari sekolah dalam sepekan, sehingga perlu ada kelonggaran.
"Jika ada sekolah yang memang sudah lama melakukan sekolah lima hari dan didukung masyarakat ulama dan orang tua murid silakan diteruskan silakan dilanjutkan," kata Jokowi dilansir Tribunnews.com.

Baca: Cantiknya Bos Travel Ini. Sayangnya Ditangkap Polisi di Kompleks Kementerian Agama

Baca: Jadi Heboh! Ini Kronologi Cinta Terlarang Anggota DPRD dengan Narapidana 16 Tahun Penjara

Jokowi juga mengatakan nantinya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang telah terbit akan diganti dengan Peraturan Presiden (Perpres).

"Jadi Permendikbud ini diganti dengan Perpres, lengkapnya tanyakan ke Mensesneg," ucap Jokowi.

PKB Menolak Full Day School

Sebelumnya PKB terus menyerukan penolakan terhadap kebijakan sekolah delapan jam dan lima hari atau yang mereka sebut sebagai full day school.

Menurut PKB sekolah lima hari dapat mematikan pendidikan berbasis kerakyatan seperti Madrasah Diniyah.

Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar mengaku sudah berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo perihal tersebut.

Namun, kebijakan sekolah lima hari itu tetap berjalan. Bahkan Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Maman Imanulhaq menegaskan pihaknya akan mencabut dukungan terhadap Jokowi di Pilpres 2019 jika permintaan itu tak digubris,

"Kalau tidak ditanggapi Presiden, maka dapat kita katakan Jokowi sudah tidak berpihak kepada masyarakat Diniyah, Jokowi menipu umat Islam, Jokowi tidak perlu kita pertahankan di 2019," kata Imanulhaq.

PKB Sulsel

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulsel menggelar halaqah kebangsaan terkait polemik full day school (FDS) di Kantor Tribun Timur, Jl Cenderawasih, Makassar, Kamis (10/8/2017) sore.

Tampil sebagai pembicara Wakil Ketua PWNU Sulsel Arfah Siddik, Kanwil Kemenag Sulsel, Abd Wahid Tahir, Ketua Dewan Pendidikan Sulsel Adi Suryadi Culla, Ketua Lembaga Tarbiyah PB DDI Rappe.

Hadir juga sebagai pemateri Pengurus Assadiyah Hamka Anas, akademisi UIN Alauddin Makassar Ridwan Idris, Sekretaris LP Ma'arif Sulsel, Mahmud Suyuti, Ketua IGI Sulsel Edi Sutarto dan Direktur LAPAR Sulsel Abdul Karim.

Halaqah Kebangsaan tersebut dipandu Pemerhati Pendidikan Unhas Saiful Jahad. Sementara tampil sebagai keynote speaker atau pembicara utama Ketua PKB Sulsel Azhar Arsyad.

Ketua Dewan Pendidikan Sulsel, Adi Suryadi Culla, menyatakan, penolakan FDS sebenarnya tidak akan terjadi jika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mau berdiskusi dengan semua elemen.

"Sebenarnya ini tidak mesti terjadi jika pak menteri mau berdiskusi. Hal ini karena kurangnya koordinasi," ungkap Desen Unhas Makassar ini.

Pengamat Politik dan Pendidikan Unhas ini pun menyebut bahwa aturan tersebut merupakan kecelakaan. Inikan kecelakaan. Ketua MUI secara langsung menemui Pak Presiden," ujarnya.
"Jadi saya melihat tidak ada komunikasi antaran Presiden dengan pihak Kementerian, apalagi pemerhati pendidikan," jelasnya.