Terbukti Monopoli, AP Logistik Bandara Sultan Hasanuddin Didenda Rp 6,55 M

Dengan kata lain, pengguna jasa yang berupa perusahaan ekspedisi muatan pesawat udara (EMPU) diharuskan membayar dua jasa

Terbukti Monopoli, AP Logistik Bandara Sultan Hasanuddin Didenda Rp 6,55 M
TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD FADHLY ALI
Kepala Cabang Angkasa Pura Logistik Makassar, Merpin Butarbutar 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melalui Majelis Komisi memutuskan PT Angkasa Pura (AP) Logistik melalukan praktik monopoli di Terminal Kargo Bandara Internasional Sultan Hasanudin, Makassar.

"Terlapor I (PT AP Logistik) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 ayat 1 dan 2 UU No.5/1999 tentang praktik monopoli. Terlapor I dikenakan denda sebesar Rp 6,55 miliar yang harus disetor ke kas negara," ucap Sukarmi, Ketua Majelis Komisi melalui rilis yang diterima Tribun Timur.com, Rabu (14/6/2017).

Kasus ini bergulir pasca penetapan tarif jasa kargo dan pos pesawat udara dari Rp 400 menjadi Rp 500 per kilogram. Tarif ini berlaku sejak 1 April 2014. Selain itu, ada juga tarif jasa pemeriksaan dan pengendalian keamanan kargo (regulated agent) senilai Rp 550 per kilogram. Tarif ini berlaku pada 20 Juli 2015.

Dengan kata lain, pengguna jasa yang berupa perusahaan ekspedisi muatan pesawat udara (EMPU) diharuskan membayar dua jasa. Menurut majelis komisi yang didasarkan pada temuan investigator, ternyata layanan yang didapatkan sama.

Majelis menghitung, dari penetapan kebijakan tarif Pelayanan Jasa Kargo dan Pesawat Udara (PJKP2U) ini, PT AP Logistik telah mendapat Rp 5,42 miliar dari jasa outgoing domestik dan Rp 1,09 juta dari jasa outgoing internasional.

"Selain adanya bentuk protes tersebut, konsumen di daerah Kota Makassar dan sekitarnya tidak mempunyai pilihan lain untuk mengirimkan kargo melalui pesawat udara, karena tidak terdapat bandara komersial lainnya yang memungkinkan selain melalui terminal kargo di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar," jelas Sukarmi.

Padahal PT Angkasa Pura Logistik tidak mempunyai kewenangan untuk dan atas nama PT Angkasa Pura I (Persero) dalam melakukan pengelolaan Terminal Kargo atau melakukan fungsi jasa kebandarudaraan karena pemegang izin Badan Usaha Bandar Udara ada pada PT Angkasa Pura I dan tidak boleh dipindahtangankan.

Fakta Lainnya, adanya pembaharuan terhadap perjanjian pengelolaan Terminal Kargo, yang menggantikan perjanjian pengelolaan Terminal Kargo antara PT Angkasa Pura I (Persero) dengan PT Angkasa Pura Logistik Nomor SP.6/HK.06.03/2-13/PD dan Nomor: 02/APL-AP1/2013-DU tanggal 18 Januari 2013.

Juga adanya badan usaha lain yang mengajukan izin sebagai RA, tidak dapat meniadakan tindakan yang telah dilakukan oleh PT Angkasa Pura Logistik dalam mengenakan tarif ganda. Dan selama perkara berjalan, PT AP Logistik sebagai Regulated Agent tidak memiliki pesaing di Bandara Sultan Hasanuddin.

Halaman
12
Penulis: Muhammad Fadhly Ali
Editor: Anita Kusuma Wardana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved