KPPU Ajak Kenali Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Beberapa hal yang diatur sebagai UU Antimonopoli seperti perjanjian yang dilarang, misalnya praktik oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah,

KPPU Ajak Kenali Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD FADHLY ALI
Komisioner KPPU, Nawir Messi 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Bimbingan Teknis (Bimtek) dilakukan Komite Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait pengenalan Undang-undang No 5 Tahun 1991 di Gedung Keuangan Negara II Lantai 6, Jl Urip Sumoharjo Km 4 Makassar, Rabu (3/5/2017).

Bimbingan yang ditujukan kepada puluhan perwakilan dari Pemda se-Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulamapua) ini bertujuan untuk mencegah adanya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Komisioner KPPU, Nawir Messi menuturkan pada Pasal 1 UU No 5 Tahun 1999 berbunyi, monopoli merupakan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.

"Sedang praktik monopoli merupakan pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum," kata Nawir.

Beberapa hal yang diatur sebagai UU Antimonopoli seperti perjanjian yang dilarang, misalnya praktik oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, dan sebagainya.

Selain itu ada juga kegiatan yang dilarang, misalnya praktik monopoli, praktek monopsoni, persekongkolan, dan sebagainya.

"Nah tidak ketinggalan penyalahgunaan posisi dominan. maksudnya, keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar," ujar lelaki berkacamata itu.

Adapun penyalahgunaan posisi dominan misalnya jabatan rangkap, pemilikan saham, dan lain sebagaimana. Ini diatur dalam pasal 25 sampai dengan pasal 27 UU No 5 Tahun 1999. (*)

Penulis: Muhammad Fadhly Ali
Editor: Anita Kusuma Wardana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved