Usai Temui JK, Danny Pomanto Sebut Tak Ada Lagi Persoalan di Pasar Sentral

Laporan wartawan Tribun Timur, Saldy

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wali Kota Makassar Danny Pomanto mengaku heran setelah menemui Wapres RI HM Jusuf Kalla.

Danny mengatakan saat ia menghadap ke Jusuf Kalla dikediaman pribadinya, Danny diperhadapkan pada empat orang yang tidak pernah ia temui di Pasar Sentral.

"Saya tidak kenal mereka, dia pun mengaku kalau dikasi harga sampai Rp 100 juta. Disitu saya kaget, padahal harga tidak begitu," ujar Danny, saat ditemui di Rujab Wali Kota Makassar, Senin (1/5/2017).

Baca: VIDEO: Temui Pengusaha Tionghoa dan Pedagang, Ini Kata Jusuf Kalla

Anehnya kata Danny, saat dirinya bertanya ke pedagang itu bahwa dari mana sumber harga lods R0 100 juta di Pasar Sentral, pedagang itu sejenak terdiam dan kembali mengaku lupa.

Baca: Ini Tugas Danny Pomanto dari Wapres Jusuf Kalla

"Bayanhkan di hadapan Pak Wapres dia runah harga dari Rp 100 juta sampai Rp 65 juta. Toh dia sendiri yang malu," katanya.

Yang intinya menurut Danny, ia mendapat amanah dari JK untuk berpihak kepada para pedagang.

Terkait dengan amanag itu, Danny pun mengaku selalu bersama pedagang.

Ia membeberkan penetapan harga antara pedagang dan pengelola Makassar Mall tidak melibatkan dirinya, tapi jika ada harga yang tidak sesuai harapan pedang, Pemerintah Kota siap untuk menekan hingga berada di posisi wajar.

"Yang jelasnya orang kecil itu tidak bileh terzalimi titik," ucap Danny.

Danny pun menyesalkan kepada pedagang yang suka mengaku kepada Jusuf Kalla, yang tidak sesuai dengan kondisi dilapangan. Pasalnya itu mencederai citra tim yang telah dibentuk.

Saat ini akuh Danny, tidak ada lagi permasalahan. Orang-orang yang dulu bersuara lantang serta protes ke Pemkot Makassar itu tidak lagi terjadi.

Olehnya itu, Danny pun mengharap kepada para pedagang untuk sepakat ke sesama pedagang, agar operasional Pasar Sentral bisa dinikmati bersama -sama.

Lebih jauh diungkapkan Danny, jika sudah ada kesepakatan bersama Pasar Sentral bisa dioperasikan ramadan atau Juni mendatang.

Sementara itu, Ketua Assosiasi Pedagang Pasar Sentral Makassar (APPSM ) H. Andi Parenrengi mengatakan hal tersebut hanyalah persoalan pribadi atau orang per orang dan tidak mewakili pedagang secara keseluruhan dan tidak memiliki alasan jelas.

"Hanya karena ada ketidakpuasan, karena sudah diberi tempat minta yang lebih bagus lagi, bahkan telah lima kali difasilitasi oleh pengurus APPSM untuk penggantian, yah namanya orang tidak ada kepuasan karena dia tunjuk ditempatkan di dekat dudukan lift, sementara sudah ada yang punya," katanya.

Sebenarnya kata Parenrengi oknum pedagang yang mengadu ke Wapres tersebut malah telah berkali-kali difasilitasi masalah tempatnya. Baik melalui pengundian secara bersama- sama maupun dicarikan satu per satu.

Namun yang bersangkutan memaksakan mengambil tempat yang yang telah dimiliki pedagang lain.

Lagi pula menurut Parenrengi tempat itu tidak permanen, karena sewaktu- waktu bisa dibuka.

“Mungkin itu maksudnya menemui pak JK agar bisa dipaksakan menempati tempat yang harusnya tidak bisa dan di situ dia mau, memang dia orangnya susahlah. Apalagi itu namanya Zainuddin itu sudah sudut dia punya tempat, berdekatan dengan saya punya tempat. Dia selalu tidak puas itu dengan tempatnya,” katanya lagi.

Sedangkan persoalan harga dia menjelaskan jika hal itu sudah tidak ada masalah lagi bahkan menurut Parenrengi pihak PT Melati Tunggal Inti Raya (MTIR), John Theodore pun sudah menyampaikan ke Pak Wali (Wali Kota Makassar Danny Pomanto) bahwa pihak pedagang sudah sepakat.

Sementara itu Sekretaris APPSM H. Husni menambahkan, APPSM sendiri yang beranggotakan 4.000-an lebih pedagang mengakui jika sudah tidak ada masalah lagi. Mereka juga telah mendapatkan berbagai keringanan baik dari pihak pengembang MTIR maupun pihak Pemerintah Kota (Pemkot Makassar).

Menanggapi oknum pedagang yang menemui JK, dia mengatakan senada dengan Ketua APPSM bahwa hal tersebut hanya karena kurangnya rasa puas dari yang bersangkutan.

”Yang pertama belum puas dengan harga dan kedua dia ingin menunjuk sendiri tempatnya, jadi susah ini, kapan habisnya kalau begini terus sementara kita ingin segera direlokasi masuk bulan ramadhan ini,” tandasnya.

Husni menegaskan tidak adanya masalah antara pedagang, baik dengan pihak pengembang maupun dengan pemerintah, karena keduanya telah bersepakat dan memberi keringanan kepada para pedagang, yakni keringanan pada perbankan maupun pada downt payment (DP) yang harus dibayarkan. Sementara harga kios per meternya kata Husni sudah disepakati. (*)