Curhat Warga Korban Penggusuran Karalloe: Anak-Anak Jarangmi Masuk Sekolah

Laporan Wartawan Tribun Timur Wa Ode Nurmin

TRIBUN-TIMUR.COM, SUNGGUMINASA- Anak-anak korban penggusurab di lokasi Bendungan Karraloe Gowa, kini malas bersekolah.

Lokasi sekolah yang bertambah jauh menjadi alasan siswa di sana memilih jarang masuk sekolah.

Seorang warga setempat, Suri, mengatakan, warga yang hidupnya tidak menetap saat ini membuat anak-anak mereka tidak mau bersekolah lagi.

"Sekarang warga berpencar hidup, masing-masing cari tempat tinggal keluarganya, ada yang sampai pindah kecamatan. Itumi anak-anak jarang ke sekolah, adami yang tidak mau karena tambah jauh," katanya saat dihubungi via seluler, Senin (24/4/2017).

Baca: Aktivis Gowa Soroti Nasib Penerima Dana Ganti Rugi Waduk Karaloe

Baca: Paling Lambat Besok, Warga Penerima Ganti Rugi Bendungan Karaloe Diminta Kosongkan Lahan

Lokasi sekolah berada di Dusun Bangketa'bing, Desa Garing, Kecamatan Tompobulu. Sementara banyak warga yang sebelumnya tinggal di Dusun Pa'lupiang bertetangga kampung kini harus pindah.

"Sebelumnya jarak hanya 1 Km sekarang karenanya pindah jadi jaraknya 3 Km. Itumi kadang anak-anak malas pergi sekolah," lanjut Suri yang rumahnya berada di Dusun Bangketa'bing.

Sejak mulai dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Sungguhnya 16 Maret lalu, warga di Dusun Pa'lupiang yang menjadi titik genangan air dengan luas kurang lebih 145 Ha sudah membongkar rumahnya sendiri.

Menurut Suri alat berat yang meratakan perkampungan kini sudah mulai masuk di Dusun Bangketa'bing.

"Sudah mi juga rumah sebagian di Bangketa'bing dibongkar tapi masih ada ratusan lagi. Kalau rumahku belumpi saya masih tunggu tambahan pembayarannya. Kalau ada tambahan pasti dibongkar," ujarnya.

Warga disana berharap agar pengosongan lahan dilakukan usai mereka selesai panen. Sebab saat ini warga sendiri masih sibuk bekerja di kebun.

"Seandainya sudah panen biarmi, ini kita masih sibuk sekali warga di kebun. Mana mau bongkar rumah. Kayu ku saja masih di kebun diminta mi pindahkan tapi belum sempat karena sibuk di sawah," tambahnya.

Sementara itu wacana yang beredar akan dilakukan pengukuran ulang kembali oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Gowa dibantah.

Kepala BPN Gowa Avi Harnowo mengatakan, jika tidak ada lagi pengukuran ulang lahan warga.

"Dari laporan kakan (kepala kantor BPN) sebelumnya sekarang tahap konsinyasi di Pengadilan. Jadi tidak ada pengukuran ulang. Besok saja ke kantor yah, nanti biar dijelaskan sama staf saya. Saya masih di bandara soalnya ini mau ke Makassar," ujarnya.

Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimoeljono, memberi batas waktu pembangunan Bendungan Kareloe di Kabupaten Gowa selesai 2019.

Hal itu dia sampaikan dengan tegas di hadapan Kepala Balai Besar Wilayah  Sungai Pompengan Jeneberang, ir. Agus Setiawan dan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Gowa yang hadir saat kunjungan Menteri PUPR di lokasi pembangunan Bendungan Kareloe, Kecamatan Biringbulu, Gowa, Rabu (19/4).

"Kalau bisa dipercepat. Kalau tunggu 2020 lama itu. Di Kementerian PU itu kerjanya cepat. Masa dikerjakan dari 2013 sampai sekarang belum selesai. Masa bendungan dikerja tujuh tahun. Harus cepat," ujarnya dihadapan Gubernur Sulsel Syahrul YL, yang didampingi Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan, Ketua DPRD Gowa Ansar Zainal Bate, Kapolres Gowa AKBP Ivan Setiadi dan Dandim 1409 Gowa Letkol inf Willy Brodus.

Basuki pun menambahkan percepatan pembangunan itu pun tentu ditunjang dengan anggaran yang disiapkan.

"Kalau anggarannya itu kurang lebih 500 M lebih. Bendungan ini kan nanti bisa mensuplai air  hingga 7.004 Ha di Jeneponto. Dan saya lihat lokasinya juga bagus. Nanti disini bukan hanya irigasi juga tapi bisa wisata dibangun," katanya lagi.

Sampai saat ini juga proses pembangunan bendungan yang berada di dua kecamatan itu baru pada tahap 12 persen. Hal ini diakibatkan permasalahan pembebasan lahan warga yang menolak harga yang dibayarkan pihak BPN Gowa.

Awalnya pembangunan bendungan ini ditarget selesai pada 2017. Namun sempat diundur hingga 2020 dan ditarget rampung 2019.

Dari data, luas genangan waduk akan menggunakan lahan kurang lebih 145 Ha. Sementara untuk zona hijaunya kurang lebih 175 Ha.

Proyek ini dikerjakan oleh PT Nindya Karya (Persero) wilayah V dengan nilai kontrak Rp 518.220.000.000. (*)