Kewalahan Tangani Transmigran, Bupati Mamuju Minta Bantuan Ketua RT/RW

Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi

TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju kewalahan menangani trasmigran dari berbagai daerah di Indonesia.

Kabupaten Mamuju merupakan Ibu Kota Sulawesi Barat.

Bupati Mamuju H Habsi Wahid berharap kepada Kepala Rukun Tetangga dan Rukun Wilayah (RT-RW) dan Kepala Lingkungan yang ada di Kabupaten Mamuju untuk berperan aktif dalam menangani hal tersebut.

"RT-RW dan Kepala Lingkungan harus rutin memantau perkembangan penduduknya di wilayah masing-masing," kata Habsi Wahid, kepada TribunSulbar.com, saat ditemui di ruang kerjanya, Jl Soekarno Hatta Mamuju, Sulbar, Selasa (7/3/2017)

Baca juga: Bupati Mamuju Sulbar Minta Warga Kurangi Akivitas di Medsos

"Mamuju sebagai salah satu Kota yang pesat dan menjadi ibu kota provinsi tentunya hal tersebut tidak bisa dihindari, sehingga membutuhkan partisipasi aktif dari pemerintah tingkat bawah," ujar Habsi menambahkan

Ia menuturkan, Kepala RT-RW dan Lingkungan harus mengetahui perkembangan keluar masuknya masyarakat di wilayahnya masing-masing.

Mamuju adalah ibukota Sulawesi Barat. Penduduknya, sekitar 232 ribu jiwa dengan kepadatan Kepadatan 27,5 jiwa per kilo meter per segi. Total persentase pendduknya sekitar 31.2 % dari total penduduk provinsi pemekaran dari Sulsel ini, 1,2 juta jiwa di enam kabupaten. 

Dengan luasnya 8.406,03 km2  dan kepadatan itu, Mamuju daerah berpenduduk terbesar kedua di Sulbar, setelah Polewali Mandar.

Mamuju memiliki 11 kecamatan, 103 Desa, 8 Kelurahan dan 2 Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT)

Suku Mandar masih mendominasi sekitar 49,15%. Menyusul Toraja 13,95%, Bugis 10,79% dan Suku Makassar (1,59%).

Data dari BPS, suku Jawa termasuk besar 5,38% dari total penduduk yang kebanyakan transmigran. Suku lainnya adalah 19,15%.

(*)

Baca Juga: Kurang 60 Hari, 51 Pasangan Suami-Istri di Mamaju Cerai Gegara Media Sosial.