Adopsi Model Pengawasan dari Jepang, KPPU Bentuk Satgas Kemitraan Nasional

Satgas Kemitraan Nasional ini bertugas mengawasi kemitraan antara usaha besar dan usaha kecil.

Adopsi Model Pengawasan dari Jepang, KPPU Bentuk Satgas Kemitraan Nasional
TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD FADHLY ALI
Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Syarkawi Rauf, membuka sosialisasi pembentukan satgas pengawasan kemitraan di Gedung Keuangan Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Senin (20/2/2017). 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Syarkawi Rauf mengadopsi cara Negeri Sakura Jepang dalam pengawasan kemitraan yang sehat untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Hal ini diutarakan Syarkawi saat membuka acara sosialisasi pengawasan perjanjian kemitraan sehat untuk UMKM yang kuat dan berdaya saing di Kantor Keuangan Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Senin, (20/2/2017).

"Maka dari itu kami membentuk Satuan Tugas (Satgas) Kemitraan Nasional, bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan posisi tawar yang mendominasi perusahaan besar yang selama ini terkesan menindas pelaku UMKM dalam sebuah kerja sama kemitraan," katanya

Pembentukan Satgas ini, lanjut dia, dilakukan KPPU bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM. Satgas Kemitraan Nasional ini bertugas mengawasi kemitraan antara usaha besar dan usaha kecil. Hal ini sesuai amanat Undang-undang UMKM yang memberikan kewenangan kepada KPPU.

"Tapi KPPU tidak punya tangan sampai ke daerah sehingga harus menggandeng pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk mengawasi kemitraan ini. Inilah ide kenapa kita bentuk Satgas Kemitraan," tutupnya. (*)

Penulis: Muhammad Fadhly Ali
Editor: Anita Kusuma Wardana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved