Praktisi Hukum Juga Nilai PP 60/2016 Perlu Dicabut
"Seharusnya pemerintah tdk terburu2 merevisi PP yang lama,apalagi pemberlakuannya begitu cepat,"kata Zulkifli
Penulis: Hasan Basri | Editor: Anita Kusuma Wardana
lihat foto
Laporan wartawan Tribun Timur Hasan Basri
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR Praktisi Hukum di Makassar, Zulkifli Hasanuddin menilai penerbitan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak (PNBP) telalu terburu buru.
"Seharusnya pemerintah tdk terburu2 merevisi PP yang lama,apalagi pemberlakuannya begitu cepat,"kata Zulkifli Hasanuddin, Jumat (6/1/2017).
Ia menyebutkan secara prosedur penerbitan sebuah regulasi apalagi setingkat PP harus memenuhi standar akademik, seperti harus ada tinjauan sosiologis,filosofis dan yuridis.
Menurutnya cara itu sangat penting dilakukan untuk melihat kemampuan masyarakat membayar tarif surat kendaraan dan juga menutup celah bilamana ada pihak yang ingin menguji PP ke MA dengan dasar cacat prosedur.
"Presiden perlu meninjau dan mengkaji ulang PP tersebut dan mendengar langsung suara publik agar PP yang dihasilkan dapat diterima semua lapisan masyarakat,"kata Zulkifli Hasanuddin.
"Agar protes publik tidak semakin besar perlu dicabut. Itu perlu dilakukan sebagai konsekuensi tidak dilakukannya sosialisasi sebelum di tanda tangani Presiden,"jelasnya.
Adanya peraturan baru itu maka biaya biaya untuk pengurusan surat kendaraan bermotor baik yang baru maupun yang lama akan meningkat antara dua hingga tiga kali lipat.
Berdasarkan informasi diperoleh Tribun PP 60/2016 ini menggantikan PP nomot 50 tahun 2010 dan mulai berlaku setelah 30 hari terhitung sejak tanggal diundangkan atau tanggal 6 Januari 2017.(*)
