Ada 689 TKA di Sulsel, Mayoritas Tenaga Kerja Asal Tiongkok

Ramli mengatakan, para tenaga kerja asing tersebut rata-rata bekerja di sektor konstruksi seperti pada perusahaan listrik di Jeneponto

Ada 689 TKA di Sulsel, Mayoritas Tenaga Kerja Asal Tiongkok
Muslimin Emba/tribunjeneponto.com
Tenaga kerja asing (TKA) mengikuti pemeriksaan sidik jari di Markas Polres Jeneponto, Jl Pelita, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Selasa (2/8/2016). (Muslimin Emba/triibunjeneponto.com) 

Laporan Wartawan Tribun Timur Fahrizal Syam

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sebanyak 689 tenaga kerja asing pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas) berada dalam wilayah Sulsel. Dari jumlah tersebut, sebagian besar merupakan tenaga kerja asing yang didominasi dari Tiongkok.

"Paling banyak dari pemegang Kitas ini adalah tenaga kerja asing, yakni sebanyak 391 orang. Tenaga kerja asing ini didominasi warga asal Tiongkok sebanyak 227 orang, selebihnya berasal dari Malaysia, Singapura, Brunai, Belgia, Jepang dan Taiwan," ungkap Kepala Divisi (Kadiv) Imigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulsel, Ramli HS saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (5/1/2017).

Ramli mengatakan, para tenaga kerja asing tersebut rata-rata bekerja di sektor konstruksi seperti pada perusahaan listrik di Jeneponto dan pabrik semen.

“Tenaga kerja asal Tiongkok ini bekerja di sektor konstruksi. Paling banyak mereka bekerja di perusahaan listrik yang ada di Jeneponto, selebihnya ada di perusahaan yang mengelola semen putih Kabupaten Barru," ungkapnya.

Sementara sebagian lainnya bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Pangkep dan Bulukumba.

Ramli menerangkan, pihaknya dan Kementerian tenaga kerja saling berkoordinasi untuk menangani tenaga kerja yang bekerja tidak sesuai kontraknya.

Tenaga kerja asing yang dimaksud adalah mereka yang bekerja tidak sesuai dengan kontrak. Tenaga kerja asing dalam kontrak mencantumkan keterangan sebagai tenaga kerja dengan skill tertentu, namun kenyataannya bekerja di luar yang tertera di kontrak.

"Itu jelas sebuah penyimpangan dan harus ditindaki. Namun karena menyangkut izin kerja, maka itu adalah domain Kementerian Tenaga Kerja. Kita saling berkoordinasi untuk menindaki hal itu, salah satunya dengan deportasi," jelasnya. (*)

Penulis: Fahrizal Syam
Editor: Anita Kusuma Wardana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved