Tingkatkan Pelayanan, Kemenag Sulsel Kerjasama dengan Tiga Instansi
Kemenag Sulsel akan dikawal langsung oleh tiga lembaga hukum negara, yakni Kejaksaan Tinggi Sulselbar, Polda Sulsel, dan Kodam VII Wirabuana.
Penulis: Saldy Irawan | Editor: Anita Kusuma Wardana
lihat foto
Laporan wartawan Tribun Timur, Saldy
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kementrian Agama (Kemenag) Sulawesi Selatan siap memberikan pelayanan tanpa celah di tahun 2017.
Kepala Kanwil Kemenag Sulsel Abdul Wahid Thahir mengatakan pelayanan yang dimaksud ini yakni pelayanan Kemenag Sulsel yang berbadan hukum.
Dimana setiap pelayanan yang ada di Kemenag Sulsel akan dikawal langsung oleh tiga lembaga hukum negara, yakni Kejaksaan Tinggi Sulselbar, Polda Sulsel, dan Kodam VII Wirabuana.
Tidak sekadar pengawalan, kerjasama ini juga dikuatkan dengan Memorandum of Understanding yang diteken langsung perwakilan lembaga dengan disaksikan Gubernur Sulawesi Selatan H Syahrul Yasin Limpo di sela-sela peringatan Hari Amal Bakti ke-71 Kemenag Sulsel di Gedung Balai Prajurit, di Jl Jenderal Sudirman, Makassar.
"Alhamdulilah, kami baru saja melakukan penandatanganan Mou dengan Polisi, Kejaksaan, dan TNI," ujar Wahid usai seremoni Mou berlangsung, Selasa (3/1/2017).
Lanjut Wahid menyebutkan, adapun tujuan dari kerjasama bersama ketiga lembaga hukum ini, agar masyarakat mendapat pelayanan bergaransi hukum.
Seperti dicontohkan Wahid pada pelayanan umrah dan haji, jika ada travel yang tidak berijin dan berani memberangkatkan jamaah ke Arab Saudi akan dikenakan sanksi pidana.
"Itukan masuk kategori penipuan, dan pasti masuk ranah pidana," kata Wahid, yang juga Ketua Nahdlatul Ulama (NU) Makassar ini.
"Tak hanya itu, tentunya hal ini juga dapat membatasi ruang gerak oknum yang ingin mengambil keuntungan dari bisnis travel di Makassar," tambahnya.
Olehnya itu, besar harapannya pelayanan di jajaran Kemenag Sulawesi Selatan di 2017 hingga tahun mendatang bisa menjadi barometer dari pelayanan yang ada di Sulsel.
Sekadar diketahui, Mou yang diselenggarakan Kemenag Sulsel bersama tiga lembaga hukum itu berbeda -beda pelayanan.
Adapun Mou dengan Kejati Sulsel yakni pembinaan dan penyelesaian masalah hukum dan perdata, Mou dengan Kodam VII yakni Bela Negara dan Terorisme dan Mou bersama Polda yakni Pengawasan Terhadap Travel Haji dan Umrah.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan H Syahrul Yasin Limpo mengatakan Agama adalah sesuatu yang pasti ada di setiap negara.
Bahkan Agama kata Syahrul adalah alat pemersatu untuk semua ummat beragama. Oleh karenanya, Syahrul berharap di Sulawesi Selatan kerukunan umat beragama harus dipertahankan.
Mantan Bupati Gowa ini menambahkan, di Hari Amal Bakti ke 71 ini diharapkan masyarakat bisa makin dekat dengan Agama, dan menjaga silatuahim antar umat beragama. (*)
