Persidangan Eks Kadis Kominfo Makassar Terkendala Audit BPKP

Laporan wartawan Tribun Timur Hasan Basri

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Kasus dugaan korupsi pengadaan brosur di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar masih bergulir.

Kejaksaan Negeri Makassar belum melimpahkan berkas perkara kedua tersangka ke Pengadilan Negeri Makassar untuk disidangkan.

"Sementara kami masih menunggu hasil audit BPKP,"kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari, Sri Suryanti kepada tribun-timur.com.

Audit BPKP dibutuhkan untuk mengetahui berapa besaran kerugian negara yang ditimbulkan dalam proyek pengadaan brosur itu.

Dalam kasus ini, penyidik telah menetapkan dua orang tersangka yaitu mantan kepala Diskominfo Pemkot Makassar, Ismunandar dan rekanan berinisial J.

Keduanya mendekam dibalik jeruji besi sel tahanan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) klas I Makassar. Penahanan dilakukan terhadap kedua tersangka tersebut, guna kepentingan penyidikan dalam kasus tersebut.

Pengusutan pengadaan brosur di Dinas Kominfo berawal adanya laporan yang diterima pihak Kejaksaan. Proyek yang menghabiskan anggaran senilai Rp 2 Miliar diduga merugikan uang negara senilai Rp 800 juta lebih dari hasil perhitungan sementara tim independen Kejaksaan.

Kerugian itu terjadi lantaran pengadaan  brosur itu tidak berjalan dengan maksimal sesuai dengan perencaan Pemeritah Kota Makassar. Hasil audit fisik tim ahli Grafika, proyek ini ditemukan ketidak sesuaian dengan perencanaan sebelumnya

Pasalnya, di  brosur terpadu seharusnya ada  penjelasan kemudahan mendapatkan layanan pemerintah, hanya sekadar sosialisasi program, serta tidak ada petunjuk atas layanan Pemkot Makassar.

Di brosur juga  tidak disediakan petunjuk layanan home care, sampah tukar beras, layanan jaga kota, hingga cara memperoleh smart card. Proyek itu hanya memasang  smart city saja.

Meski demikian kucuran dana senilai Rp 2 miliar habis digunakan. Akibatnya, proyek itu dianggap gagal dan hanya membuang-buang anggaran dan program itu dijalankan dengan sia-sia.

Pengadaan brosur ini merupakan  program Pemerintah kota Makassar tahun 2015. Dimana Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto meminta Kominfo mencetak lebih dari 500 ribu lembar brosur untuk disebar dan ditempel di 500 rumah sebagai petunjuk bagi warga untuk layanan.(*)