Komisi VIII DPR RI Kunjungi Kemenag Sulsel, Bahas Pendidikan Islam

Iskan Qolba Lubis mengatakan kunjungan spesifik Panja Pendidikan Islam ini untuk membahas pendanaan dan penganggaran lembaga pendidikan Islam

Komisi VIII DPR RI Kunjungi Kemenag Sulsel, Bahas Pendidikan Islam
TRIBUN TIMUR/ FAHRIZAL SYAM
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Iskan Qolba Lubis 

Laporan Wartawan Tribun Timur Fahrizal Syam

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Panitia Kerja (Panja) Pendidikan Islam Komisi VIII DPR RI, melakukan kunjungan spesifik ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan, di Jalan Nuri, Makassar, Selasa (22/11/2016).

Pada kunjungan tersebut, Panja Pendidikan Islam bentukan Presiden Jokowi itu membahas soal peningkatan kualitas pendidikan Islam di Sulsel.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Iskan Qolba Lubis mengatakan kunjungan spesifik Panja Pendidikan Islam ini untuk membahas pendanaan dan penganggaran lembaga pendidikan Islam yang ada di Sulsel.

"Kita lihat semangat masyarakat di Sulsel terhadap pendidikan islam sangat tinggi. Sementara yang dikelola negara hanya 8 persen dari pendidikan islam yang ada. Di sini, kita di Kementerian Agama membantu dan mengaggarkan untuk pendidikan agama islam yang dikelola oleh masyarakat," kata Iskan.

Iskan mengungkapkan pihaknya akan mendorong instansi pendidikan Islam yang dikelola secara langsung oleh masyarakat, untuk dijadikan sebagai sekolah negeri, agar instansi pendidikan Islam dapat lebih diperhatikan oleh pemerintah.

"Ada dua cara, pertama menegerikan itu, sebab kalau dia jadi negeri, kan dia fasilitasnya juga terkontrol, sekolah yang dikelola masyarakat itu dinegerikan saja. Semua tingkatan, ada yang Tsanawiah, Aliyah dan lain-lain," ungkapnya.

Sementara iti, Lnjut dia, yang tidak mau dinegerikan, akan ditingkatkan akreditasinya.

"Misalnya yang akreditasinya C menjadi B, yang B menjadi A. Kemudian guru-guru dan dosen-dosen yang tidak ada bantuannya supaya bisa kita dibantu," tambahnya.

Legislator fraksi PKS itu juga berharap agar pemerintah daerah mampu mendukung program tersebut dengan membuat anggaran khusus bagi instansi pendidikan Islam.

"Kita juga minta yang tidak dianggarkan Kemenag itu, supaya dianggarkan oleh pemda juga. Karena fungsi pendidikan itu kan, juga tugas dari daerah, selain itu tugas pusat, itu tugas daerah juga," ujarnya. (*)

Penulis: Fahrizal Syam
Editor: Anita Kusuma Wardana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved