Ahok Tersangka

Ketua KAHMI Makassar Gembira Akhirnya Ahok Tersangka

Terkait rencana demo lanjutan pada tanggal 25 November, Guru Besar Unhas ini mengatakan demo tersebut masih perlu dilakukan

Ketua KAHMI Makassar Gembira Akhirnya Ahok Tersangka
TRIBUN TIMUR/FAHRIZAL SYAM
Andi Pangerang Moenta terpilih dalam Musyawarah Daerah (Musda) KAHMI Kota Makassar yang digelar di Hotel Sahid Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (23/12/2015). 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Fahrizal Syam

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Makassar, Prof Andi Pangerang Moenta turut bergembira dengan penetapan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai tersangka.

Ia berayukur, namun Pangerang berharap jika Ahok ditetapkan sebagai tersangka setelah proses penyidikan.

"Sebetulnya saya pribadi bergembira, cuma bagusnya itu penetapan tersangkanya setelah penyidikan, karena kalau masih peyelidikan itu masih memungkinkan praperadilan, kalau praperadilan kan bisa saja tidak tersangka lagi," kata Pangerang Moenta, Rabu (16/11/2016).

Meskipun belum memenuhi aspirasi masyarakat secara utuh, dosen Unhas ini tetap mengapresiasi langkah yang diambil kepolisian.

"Tapi yah yang penting sebetulnya aspirasi umat islam yang menginginkan dia tersangka sudah terpenuhi, satu tahap satu kemajuan. Tuntutan kita kan dipenjara," tegasnya.

Terkait rencana demo lanjutan pada tanggal 25 November, Guru Besar Unhas ini mengatakan demo tersebut masih perlu dilakukan, tapi dengan massa yang sedikit saja.

"Kalau saya masih perlu cuma massanya tidak usah terlalu besar karena nanti tidak terkendali, yah sekadar mengawal kasusny. Karena nanti dikira kita sudah puas dengan status tersangkanya, padahal tujuannya bukan disitu," imbuhnya.

"Kita sekadar kumpul lalu berzikir, bersyukur. Jangan massanya terlalu banyak akhinya nanti dibenturkan umat islam dengan aparat, dan mungkin orang yang dulu ikut penyusupan itu semakin profesional, dan membuat umat Islam semakin terpancing," sambung dia.

Ia hanya berharap aparat penegak hukum dapat menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya.

"Tegakkan hukum yang adil dan tidak membeda-bedakan. Jika ada yang menistakan agama yah dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Jangan karena pejabat atau politikus lalu dilindungi, pokoknya sesuai aturan tidak ada perbedaan," kata dia. (*)

Penulis: Fahrizal Syam
Editor: Anita Kusuma Wardana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved