Tahun Depan, Ini 31 Lembaga Baru Pemkab Toraja Utara

SK Gubernur nomor 060/5720/B.Org&Kepeg;, tertanggal 23 September 2016, perihal perserujuan pembentukan perangkat daerah Kabupaten Toraja Utara.

Tahun Depan, Ini 31 Lembaga Baru Pemkab Toraja Utara
yultin rante/tribuntoraja.com
Sekertaris Daerah Toraja Utara, EK Lewaran Rantelabi 

TRIBUNTORAJA.COM, RANTEPAO- Pemerintah Kabupaten Toraja Utara akan memberlakukan 31 lembaga baru pada tahun 2017.

"Ini sudah disahkan dan surat keputasan gubernurnya sudah ada, tahun depan kita jalankan," kata Sekertaris Daerah Toraja Utara, EK Lewaran Rantelabi kepada tribuntoraja.com, di ruang kerjanya, Kecamatan Rantepao, Toraja Utara, Kamis (13/10/2016) pagi.

SK Gubernur nomor 060/5720/B.Org&Kepeg, tertanggal 23 September 2016, perihal perserujuan pembentukan perangkat daerah Kabupaten Toraja Utara.

" Ada tiga tipe dalam kelembagaan kita, yakni tipe A, tipe B, dan tipe C, dimana perbedaannya pada tingkatan kepala yang dijabat eselon IIA tipe A, eselon IIB tipe B, dan eselon IIIA tipe C,"  tutur Ketua PMI Toraja Utara ini.

Berikut daftar 31 perangkat daerah Toraja Utara yang baru:

1. Dinas pendidikan
2. Dinas kesehatan
3. Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah.
4. Dinas Dukcapil
5. Dinas perhubungan
6. Dinas sosial
7. Dinas pemberdayaan masyarakat dan Lembang
8. Dinas pertanian
9. Dinas PU dan Penataan Ruang
10. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
11. Dinas tenaga kerja & transmigrasi
12. Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Bencana.
13. Sekertariat Daerah
14. Dinas kearsipan dan perpustakaan
15. Dinas komunikasi dan informatika
16. Dinas perumahan, kawasan permukiman, dan Pertanahan
17. Dinas perdagangan
18. Dinas Ketahanan pangan
19. Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu,
20. Dinas lingkungan hidup,
21. Dinas pemuda dan olahraga
22. Satpol PP dan pemadam kebakaran
23. Dinas Perikanan
24. Bappeda
25. BPKD dan Aset
26. Badan pendapatan daerah
27. Badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah
28. Inspektorat Daerah
29. Badan penanggulangan bencana daerah
30. Dinas tenaga kerja dan transmigrasi
31. Kecamatan 21.

Berdasarkan UU nomor 23 tahun 2014 bahwa Dinas Pertambangan, Dinas Kehutanan, dan Kespbagpol ditarik wewenangnya ke pemerintah provinsi. (*)


Penulis: Yultin Rante
Editor: Ilham Mangenre
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved