Ketua DPRD Jeneponto Disebut Rugikan Negara Rp 11 Juta Per Bulan, Ini Alasannya

Dua anggota DPRD Jeneponto yang telah berstatus terdakwa belum dinonktifkan.

Ketua DPRD Jeneponto Disebut Rugikan Negara Rp 11 Juta Per Bulan, Ini Alasannya
muslimin/tribunjeneponto.com
Anggota Komisi III DPRD Jeneponto, Sudirman Sijaya, di DPRD Jeneponto, Jl Pahlawan, Kecamatan Binamu, (05/10/2016). 

TRIBUNJENEPONTO.COM, BINAMU - Wakil Ketua Badan Legeslasi DPRD Jeneponto, Sudirman Sijaya, menyesalkan sikap Ketua DPRD Jeneponto yang tidak tegas.

Pasalnya, dua anggota DPRD Jeneponto yang telah berstatus terdakwa belum dinonktifkan.

Keduanya yaitu Andi Mappatunru dan Burhanuddin.

Padahal Undang-undang nomor 27 tahun 2009 dan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 dan tata tertib DPRD nomor 10 tahun 2014 pasal 142, mengatakan bahwa anggota DPRD yang berstatus terdakwa harus diberhentikan sementara.

“ Ketua DPRD harus mengusulkan ke Gubernur melalui Bupati, namun itu belum di lakukan,” ujar Sudirman kepada TribunJeneponto.com di kantornya, Jl Pahlawan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Rabu (5/10/2016).

“Tujuh hari setelah penetapan tersangka, Sekwan harus mengusulkan pemberhentian sementara kepada Ketua DPRD, tapi sekwan juga tidak melakukan itu.”

Akibat dari sikap Ketua DPRD dan Sekwan tersebut, menurut Sudirman, negara mengalami kerugian sekitar Rp 11 juta per bulan.

“Karena gajinya Rp 9 juta per bulan, ditambah tunjangan, jadi sekitar Rp 11 juta per bulan,” kata Sudirman.

Tercatat dua anggota DPRD aktif Jeneponto terlibat dalam kasus korupsi dana aspirasi tahun 2012 dengan kerugian negara sekitar Rp 23 miliar.(*)

Penulis: Muslimin Emba
Editor: Mahyuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved