Penutupan Jalan Tol oleh Demonstran Rugikan Masyarakat

pihak pengelola Tol dalam hal ini Direktur Teknik dan Operasional PT Bosowa Marga Nusantara, Ismail Malliungan menemui perwakilan demonstran.

Penutupan Jalan Tol oleh Demonstran Rugikan Masyarakat
TRIBUN TIMUR/ALFIAN
Direktur Teknik dan Operasional PT Bosowa Marga Nusantara, Ismail Malliungan (Kanan), melakukan pertemuan dengan pihak ahli waris Intje Koemala, Senin (3/10/2016) 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Alfian

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Operasional Tol Reformasi mulai terganggu akibat unjuk rasa yang dilakukan warga Buloa di gerbang Kaluku Bodoa Makassar, Senin (3/10/2016).

Hingga pukul 12.30 Wita, jalur tersebut masih mengalami kemacetan panjang.

Menanggapi hal tersebut, pihak pengelola Tol dalam hal ini Direktur Teknik dan Operasional PT Bosowa Marga Nusantara, Ismail Malliungan menemui perwakilan demonstran.

"Saya menghargai tuntutan ahli waris namun sekali lagi ini bukan ranah kami menjawab sebab yang bersangkutan langsung adalah Kementrian PU," ujar Ismail.

Pada kesempatan itu, ia juga memperlihatkan surat Kementerian PU yang dikirimkan ke Mahkama Agung terkait perkembangan kasus pembebasan lahan di lokasi tersebut.

Ismail juga menjelaskan akibat dari penutupan jalur tersebut, memberikan kerugian bagi masyarakat Makassar.

"Jelas kami rugi dan kita semua rugi, bayangkan kalau ada penumpang pesawat atau kapal yang lewat sini dan terlambat pasti nantinya yang disalahkan itu pihak Tol," lanjutnya.

Warga Buloa Kecamatan Tallo Makassar menggelar demonstrasi dan menutup akses jalan Tol Reformasi Makassar, Senin (3/10/2016) pukul 09.30 Wita.

Saat ini massa telah menutup akses di pintu II Tol Reformasi sambil berorasi dan membentangkan spanduk.

Aksi yang digelar ini merupakan kesekian kalinya terkait tuntutan pembayaran sisa pembebasan lahan milik ahli waris Intje Koemala sebesar Rp 9 miliar yang belum diluasi oleh pihak Pekerjaan Umum (PU) sejak 15 tahun lalu.

“Kami lelah sudah terlalu lama menunggu hak kami dibayarkan Kementerian PU, tapi tidak kunjung diberikan, terpaksa kami tutup tol besok,” tegas Kuasa Hukum ahli waris Andi Amin Halim Tamatappi di Makassar, Minggu 2 Oktober 2016.

Menurutnya, Kementerian PU-Pera sebelumnya telah melakukan pembayaran tahap pertama pada 2001 sepertiga lahan seluas 2,5 hektare senilai Rp 2,5 miliar kala itu.

Sementara sisanya dua per tiga seluas 48.222 meter persegi belum dibayarkan senilai Rp 9 miliar lebih.

Selain itu putusan pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) dari Mahkamah Agung (MA), nomor 17/PK/Pdt/2009 tertanggal 24 November 2010 memerintahkan Kementerian PU segera membayarkan sisa ganti rugi, namun urung dilakukan hingga saat ini.(*)

Penulis: Alfian
Editor: Anita Kusuma Wardana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved