BPHTB dan NJOP Makassar Tinggi, Pasar Properti Drop

Laporan Wartawan Tribun Timur, Rasni Gani

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR-Performa bisnis properti di Makassar kian lesu sejak tahun 2015 lalu. Memasuki tahun 2016 pasar properti drop, bahkan terjun bebas.

Pihak pengembang menghentikan ekspansi bisnis properti dalam hal ini membuka lahan baru karena biaya pembelian lahan naik tajam. Cukup melanjutkan penjualan produk di kawasan eksisting.

Sebagai ilustrasi, pembelian lahan seluas 1 hektare dengan harga 100 ribu, maka biaya yang dibayarkan pengembang Rp 300 juta. Produk yang sama saat ini, pengembang harus membayar Rp 900 juta. Belum termasuk harga tanah dan belum termasuk konstruksi bangunan dan pengembangan kawasan.

Penyebabnya masih masalah lama, yakni biaya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang sangat tinggi.

“Pemerintah kota Makassar perlu menkaji ketetapan NJOP. Bukan berdasarkan harga produk rumah jadi yang menjadi patokan tapi harus mempertimbangkan zonasi dan peruntukan lahan yang dibeli,” kata kata Ketua Real Estate Indonesia (REI) Sulsel, Arief Mone, di kantornya, Jl Timah Makassar, Rabu (3/8).

Dia didampingi Wakil Ketua Edy Arsyam, Sekretaris Sudarman Supardi, Bendahara Andi Rahmat Manggabarani, dan jajaran pengurus lainnya.

Padahal menurut dia, pemerintah kota harus rasional membuat hitungan NJOP beradasarkan luas kawasan yang akan dikembangkan, bukan “sapu rata”.

Selain itu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga ikut tinggi karena nilai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang naik 300 persen.

Edy Arsyam mengumpamakan usaha properti laiknya kantong bocor. Banyak biaya yang dibayarkan dari berbagai sektor sehingga jauh lebih tinggi cost yang dikeluarkan daripada harga jual.

“Kami sudah bayar pajak, bayar pengurusan persizian, harus menyisihkan 30 persen dari lokasi (fasilitas umum dan fasilitas sosial) diserahkan ke pemerintah, dan sekarang masih juga kami disulitkan dengan pungutan biaya ini,” katanya Arsyam.

Menurut dia, margin antara cost dan pendapatan dari hasil penjualan sangat kecil. “Jalan terakhir kami harus naikkan harga tapi jadinya tidak ada yang mampu beli,” katanya.(*)