Diskusi Tribun Timur

Prof Marwan: Revisi UU Pilkada Ancam Kemandirian KPU

Diskusi itu dihadiri sejumlah dosen dari berbagai unversitas di Makassar.

Prof Marwan: Revisi UU Pilkada Ancam Kemandirian KPU
TRIBUN TIMUR/ABDUL AZIS
Prof Marwan Mas 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Abdul Aziz Alimuddin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Setelah beberapa bulan vakum, akademisi se-Makassar yang tergabung dalam Forum Dosen kembali berdiskusi di ruang rapat Kantor Tribun Timur, Jl Cendrawasih, Makassar, Selasa (26/7/2016). Diskusi tersebut mengangkat tema "Menyoal Revisi UU Pilkada dan Kinerja KPU".

Diskusi itu dihadiri sejumlah dosen dari berbagai unversitas di Makassar. Mereka, Guru Besar UIN Alauddin Prof Dr Qasim Mathar, Guru Besar Universitas Bosowa 45 Prof Marwan Mas, Guru Besar UMI Makassar Prof Dr Abd Muin Fahmal, Dr Aswar Hasan, Dr Firdaus Muhammad, Dr Arqam Azikin, Dr Naidah, Dr Saifuddin Al Mughniy, Dr Dahyar Daraba dan Amir Muhyidin.

Mengawali diskusi, Prof Marwan Mas menyatakan Revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah menjadi UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 merupakan persoalan besar. Sebab, terdapat salah satu aturan yang mengancam dan dapat mengebiri kemandirian KPU.

Prof Marwan menjelaskan dalam pasal 9 UU Pilkada lama menyebutkan komisi pemilihan umum (KPU) dalam membentuk peraturan teknis harus berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah. Namun pada revisi UU nomor 10 itu kemudian ditambah. "Penambahannya adalah hasil keputusannya bersifat final dan mengikat," kata Prof Marwan Mas.

Prof Marwan menambahkan, selain itu, aturan baru yang ditetapkan anggota DPR belum lama ini juga bertentangan dengan pasal 22E ayat 5 UUD 1945 yang menjelaskan pemilihan umum diselenggarakan oleh KPU yang bersifat nasional dan mandiri.(*)

Penulis: Abdul Azis
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved