Danny Minta Presiden Jadikan Makassar Pilot Project DIRE di Indonesia

Kesiapan itu disampaikan Danny di hadapan Presiden RI Joko Widodo dalam sidang Kabinet Kerja di Istana Negara, yang juga dihadiri Syahrul Yasin Limpo

Danny Minta Presiden Jadikan Makassar Pilot Project  DIRE di Indonesia
Tribun Timur/Saldy
Jajaran Pemerintah Kota Makassar menggelar Rapat Kordinasi Khusus (Rakorsus) di Hotel Sheraton, Jl Landak Baru, Makassar, Sabtu (16/7/2016). Kemarin, Senin (18/7/2016), Danny ikut Rapat Kabinet Kerja di Istana Negara. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto, menyampaikan kesiapan Makassar menjadi pilot project Dana Investasi Real Estat (DIRE) di Indonesia.

Kesiapan itu disampaikan Danny di hadapan Presiden RI Joko Widodo dalam forum yang mempertemukan lima belas wali kota dan bupati, sepuluh gubernur, serta sejumlah menteri di kabinet kerja Jokowi-JK, Jakarta, Senin (18/7/2016).

Kesiapan Danny itu didukung oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo, yang hadir pada pertemuan itu. Baik Danny maupun Syahrul, keduanya menyatakan siap menjadi pilot project bagi kebijakan nasional di bidang ekonomi itu.

"Makassar siap menjadi contoh penerapan DIRE di Indonesia," tegas Danny di Istana Negara.

Menurutnya, geliat pertumbuhan properti di Makassar sangat memungkinkan bagi kota ini menjadi pilot project dari kebijakan DIRE. Pasalnya, Makassar menjadi salah satu kota yang memiliki ketahanan ekonomi.

“Saat sebagian besar kota-kota di Indonesia mengalami penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi, Makassar justeru mampu bertahan pada angka pertumbuhan ekonomi 7,2 - 7,8 persen di tahun 2016, sesuai Data BI 2016. Makanya, Makassar bisa menjadi magnet bagi investor bidang properti,” jelas Danny.

Dia mencontohkan kondisi kota-kota lain yang terbalik dari situasi Makassar, seperti di Jawa yang mengalami perlambatan karena terbatasnya penyerapan belanja pemerintah, di Sumatera terpengaruh oleh turunnya produksi kelapa sawit, dan Kalimantan Timur akibat penurunan kinerja ekspor tambang, serta Papua karena turunnya produksi mineral.

Di rapat yang mengagendakan pengarahan presiden terkait fasilitas BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) bagi penerbitan DIRE dipaparkan jika fasilitas ini merupakan salah satu kebijakan dalam Paket Kebijakan Ekonomi XI yang diterbitkan akhir Maret 2016, berupa penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final dan tarif BPHTB selama beberapa tahun.

Adanya kebijakan ini memungkinkan perusahaan yang menerbitkan DIRE mendapatkan fasilitas pemotongan tarif pajak penghasilan final hingga 0,5 persen dari tarif normal 5 persen melalui penerbitan Peraturan Pemerintah mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Real Estat dalam skema kontrak investasi kolektif tertentu.

Selain itu, tanah dan bangunan yang menjadi aset DIRE akan mendapatkan fasilitas penurunan tarif BPHTB dari maksimum 5 persen menjadi 1 persen yang diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.

Bagi daerah yang nantinya menerapkan DIRE akan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) untuk mendukung pelaksanaan DIRE di daerahnya.

DIRE dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah REIT (Real Estate Investment Trust) adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk diinvestasikan pada aset real estat (properti).

Reksa dana jenis DIRE akan digunakan untuk membeli tanah, bangunan, gedung, perkantoran, hotel, apartemen, rumah sakit, saham dan obligasi perusahaan pengembang yang dikelola secara profesional oleh manajer investasi untuk dikembangkan ke dalam properti.

Hadir dalam pertemuan tersebut Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri ATR/Kepala BNN Ferry Mulsidan Baldan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri LHK Siti Nurbaya dan Gubernur BI Agus Martowardojo.

Selain Danny, hadir juga Wali Kota Medan Dzulmi Eldin, Wali Kota Denpasar A A Gede Geriya, dan Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi.(*)

Penulis: AS Kambie
Editor: AS Kambie
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved