Kejati Usut CPI, ACC Surati KY Awasi Sidang Gugatan Walhi vs Pemprov di PTUN

Kami menduga keras ada tidak pidana korupsi berupa penyalahgunaan wewenang

Kejati Usut CPI, ACC Surati KY Awasi Sidang Gugatan Walhi vs Pemprov di PTUN - acc-surati-ky_20160420_154240.jpg
ilo mangenre
Surat ACC yang dikirim kepada Komisi Yudisial RI, Rabu (20/4/2016). Surat permohonan ACC agar KY mengawasi sidang gugatan proyek reklamasi CPI atau COI antar Walhi dan Pemprov Sulsel di PTUN
Kejati Usut CPI, ACC Surati KY Awasi Sidang Gugatan Walhi vs Pemprov di PTUN - maket-cpi-atau-coi-makassar_20160420_120704.jpg
ist
Maket proyek reklamasi Center Point of Indonesia (CPI) atau COI di pesisir barat Pantai Losari Kota Makassar Sulawesi Selatan. Proyek digagas Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo sejak 2009. Menelan dana APBD Rp 164 miliar untuk pengadaan lahan (penimbunan). Kini dikelola swasta PT Yasmin Bumi Asri dan Ciputra Grup
Kejati Usut CPI, ACC Surati KY Awasi Sidang Gugatan Walhi vs Pemprov di PTUN - pantaucip_20160316_210431.jpg
TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN
Gubernur Sulsel Syahrul yasin Limpo dan Wali Kota Makassar memperhatikan miniatur bangunan (maket) kawasan CPI di kantor Ciputra Citraland city CPI, Rabu (16/3/2016). Proyek CPI dikerjakan Kelompok Usaha Ciputra Group dan PT Yasmin Bumi Asri (YBA) membentuk JO (join operations atau kerja sama operasi mengembangkan megaproyek Centre Point of Indonesia (CPI) yang akan menjadi ikon Kota Makassar di atas lahan seluas 1.000 hektare (ha). tribun timur/muhammad abdiwan
Kejati Usut CPI, ACC Surati KY Awasi Sidang Gugatan Walhi vs Pemprov di PTUN - enter-poi_20150729_231553.jpg
TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Suasana di kawasan Proyek Center Point of Indonesia (CPI) yang terekam dari hotel Aston, Makassar, Rabu (29/7/2015).
Kejati Usut CPI, ACC Surati KY Awasi Sidang Gugatan Walhi vs Pemprov di PTUN - cpi14_20151214_224057.jpg
TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Para pekerja tengah mengerjakan proyek pembangunan Wisma Negara di kawasan Centre Point of Indonesia, Makassar, Senin (14/12/2015). Wisma ini nantinya akan menjadi kebanggaan masyarakat Sulsel. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR

Thalib juga menyampaikan, Pemprov Sulsel tidak pernah mendapat rekomendasi izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk reklamasi CPI.

"Kami menduga keras ada tidak pidana korupsi berupa penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto UU Nomor 20 tahun 2001 pasal 12 Huruf (a) dan (b)," tulis Thalib.

Lampiran surat ACC yang dikirim ke Komisi Yudisial RI untuk mengawasi gugatan proyek reklamasi CPI atau COI. 

Megaproyek reklamasi seluas 157,23 hektar itu digarap oleh pengembang PT Yasmin Bumi Asri dan Ciputra Grup.

Akibat reklamasi itu, sebanyak 45 Kepala Keluarga (KK) kelompok nelayan yang bermukim di kawasan pesisir Pantai Losari tergusur.

Megaproyek tersebut akan membangun kota baru di pesisir Pantai Losari dengan kawasan permukiman elite.

Reklamasi Pantai Losari akan menggunakan pasir putih untuk kawasan wisata. (Hendra Cipto/Kontributor Makassar Kompas.com/tribun-timur.com)

Editor: Ilham Mangenre
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved