Walhi Desak Presiden Hentikan Proyek Reklamasi, Termasuk CPI di Makassar

Kemudian disusul pembentukan pansus Ranperda Kawasan Strategis Provinsi (KSP), kawasan bisnis global terpadu CPI, di DPRD Sulsel.

Walhi Desak Presiden Hentikan Proyek Reklamasi, Termasuk CPI di Makassar - pantaucip_20160316_210431.jpg
TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN
Gubernur Sulsel Syahrul yasin Limpo dan Wali Kota Makassar memperhatikan miniatur bangunan (maket) kawasan CPI di kantor Ciputra Citraland city CPI, Rabu (16/3/2016). Proyek CPI dikerjakan Kelompok Usaha Ciputra Group dan PT Yasmin Bumi Asri (YBA) membentuk JO (join operations atau kerja sama operasi mengembangkan megaproyek Centre Point of Indonesia (CPI) yang akan menjadi ikon Kota Makassar di atas lahan seluas 1.000 hektare (ha). tribun timur/muhammad abdiwan
Walhi Desak Presiden Hentikan Proyek Reklamasi, Termasuk CPI di Makassar - jembacpi_20160301_224017.jpg
TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Kondisi jembatan yang menghubungkan dua kawasan Centre Point of Indonesia (CPI) Makassar yang terekam dari udara menggunakan Drone, Selasa (1/3/2016). Jembatan berbentuk tongkonan ini memiliki panjang 80 meter dan lebar 40 meter. Hingga kini, proyek jembatan itu telah menelan anggaran sebesar Rp101,5 miliar. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mendesak Presiden Joko Widodo hentikan proyek-proyek reklamasi di Indonesia yang belakangan ini menuai sorotan.

Baca juga: Bos Agung Podomoro Land Ditahan KPK Usai Suap Sanusi

Reklamasi di Pantai Utara Jakarta, Teluk Benoa Bali, dan reklamasi delta barat Pantai Losari Makassar (Center Point Indonesia).

“Ini momen yang tepat bagi Jokowi untuk hentikan semua proyek reklamasi yang sedang berjalan.

Memastikan adanya penegakan hukum serta payung hukum yang tepat untuk pengelolaan wilayah pesisir, serta memprioritaskan pemulihan lingkungan pesisir,” kata Asmar dalam siaran persnya kepada tribun-timur.com.

Reklamasi pantai, kata Asmar Exwar, sarat perselingkuhan antara pejabat negara dan pengusaha.

“Kasus dugaan suap terhadap anggota DPRD DKI Jakarta Sanusi itu memungkinkan seperti proyek reklamasi di Makassar, hanya saja belum diusut KPK."

Baca juga: FIK Minta KPK Awasi Ranperda KSP Reklamasi CPI di Makassar, 'Lihat Kasus Sanusi'

Penangkapan Sanusi dan Bos Agung Podomoro Land, lanjut Asmar, memberikan pesan yang kuat pada publik bahwa proyek reklamasi merupakan bagian dari komersialisasi pesisir dengan bisnis properti, didukung elit politik, dan sarat praktek korupsi.

Dia mengungkapkan, proyek reklamasi di pantai barat Makassar, khususnya, telah mendapat banyak penolakan dari masyarakat.

Halaman
12
Editor: Ilham Mangenre
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved