Ahok Jelaskan Mengapa Proyek UPS di Jakarta Mahal, Bos Agung Podomoro Tertawa Terbahak-bahak

TRIBUN-TIMUR.COM - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama pernah bertemu bertemu dengan jajajaran manajemen PT Muara Wisesa Samudra, di Balai Kota Jakarta, 24 April 2015 lalu.

Rombongan manajemen anak perusahaan Agung Podomoro Land itu dipimpin Wakil Direktur I Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja.

Pertemuan tersebut diabadikan melalui video rekaman oleh Humas Sekretariat Provinsi DKI Jakarta dan diunggah melalui channel resmi pada YouTube.

Pertemuan itu berlangsung kurang lebih 50 menit.

Kepada Ahok, sapaan Basuki, dijelaskan soal rencana reklamasi Pulau G (Pluit City) beserta pembangunan rumah tinggal, rumah toko, dan perkantoran di atas pulau buatan tersebut.

Setelah melihat pemaparan atas rencana tersebut, Ahok meminta Agung Podomoro untuk membuat perjanjian bahwa reklamasi itu tak membuat pendangkalan. 

Yang menarik, Ahok menyebut jika proyek triliunan grup Agung Podomoro di pulau itu tidak ada apa-apanya dengan apa yang Pemprov DKI punya.

“Agung Podomoro paling habiskan anggaplah Rp 4 T (Triliun) pertahun. Kita Pokir (pokok pikiran DPRD DKI) saja habiskan Rp 12, 1 T. Jadi tiga tahun terakhir sekitar Rp 40 T untuk barang yang tak ada gunanya,” kata Ahok yang disambut tawa peserta rapat.

Ahok kembali menyindir proyek yang digagas DPRD DKI, pengadaan uninterruptible power supply (UPS) yang nilainya mencapai Rp 6 milir tiap sekolah.

Ahok menjelaskan kepada bos Agung Podomoro mengapa proyek itu mahal.

“Mengapa UPS kami mahal? UPS sebenarnya murah, USB juga murah, ini (yang diadakan) UPS bisa fungsi jadi USB juga, makanya mahal. (Orang) belum ada berpikir sampai di situ, kami sudah memikirkannnya,” pernyataan Ahok ini sontak membuat Ariesman Widjaja dan rombongan Podomoro tak bisa menahan tawanya.

Tentu saja Ahok hendak menyindir Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana atau Haji Lulung yang merupakan Koordinator Komisi E yang membahas pengadaan uninterruptible power supply (UPS) pada 2014 lalu.

Saat itu Lulung menyebut UPS sebagai universal serial bus (USB) yang berupa kabel atau flashdisk.

Setahun setelah pertemuan dengan Ahok itu, Ariesman Widjaja ditangkap KPK.

Dia diduga menyuap Ketua Komisi D DPRD DKI Muh Sanusi soal proyek reklamasi ini.

Ariesman diketahui berperan dalam pemberian suap uang sebanyak Rp 1,14 miliar kepada Sanusi.

Menurut Ahok, apa yang dilakukan Ariesman membuktikan bahwa masih banyak pengusaha yang tak percaya dengan upaya pembersihan birokrasi yang ia lakukan.

"Saya merasa kadang-kadang pengusaha tidak percaya bahwa kita makin lama makin bersih. Saya enggak tahu motifnya apa. Kadang-kadang pengusaha terlalu takut. Kalau dipanggil pejabat, dipanggil politisi, dia pikir mesti bawain duit," ujar Ahok sebagaimana dikutip dari Kompas.com.

Namun, Ahok memuji langkah yang dilakukan Ariesman yang sudah menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (1/4/2016) malam.

"Kalau sudah jadi tersangka ngapain kabur, harus menyerahkan diri. Saya kira sudah benar," kata Ahok.

Ahok mengakui Ariesman sebagai tetangganya, namun tak menyebut di daerah mana di Jakarta.

Ariesman Widjaja, melalui kuasa hukumnya, Ibnu Akhyat, mengakui adanya pemberian uang kepada Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi.

Uang yang diberikan Ariesman kepada Sanusi sebesar Rp 2 miliar.

"Intinya, ada uang Rp 2 miliar diserahkan kepada Sanusi," ujar Ibnu di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (2/4/2016).

Namun, Ibnu hanya mengakui adanya pemberian uang ke Sanusi. Ia mengelak saat ditanya apakah ada aliran uang ke anggota DPRD lainnya.

"Tidak disebutkan," kata dia.

Ibnu mengakui kliennya memberi Rp 2 miliar kepada Sanusi melalui perantara secara bertahap, masing-masing Rp 1 miliar. Pemberian terakhir dilakukan di salah satu mal di Jakarta, yang berujung pada operasi tangkap tangan KPK.

Ia pun berkelit saat ditanya siapa inisiator suap. "Soal itu karena tidak terungkap di BAP, jadi saya tidak bisa," kata Ibnu mengelak.