Tribun Opini

Kriminalisasi LGBT

Organisasi LGBT rupanya bergerak berdasarkan pemahaman yang minim terhadap konsep Hak Asasi Manusia (HAM).

Kriminalisasi LGBT
Dhian Fadlhan Hidayat

Oleh: Dhian Fadlhan Hidayat
Ketua BEM FH Unhas 2014-2015

Akhir-akhir ini, perhatian publik banyak tersita dengan agenda legalisasi Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di negeri ini. Organisasi LGBT rupanya bergerak berdasarkan pemahaman yang minim terhadap konsep Hak Asasi Manusia (HAM).

Hakikatnya, organisasi perlu sebuah eksistensi. Itulah sebabnya LGBT gencar melakukan propaganda, agar eksistensinya dapat dipahami oleh masyarakat. Tentu mereka lebih banyak berpedoman terhadap ajaran murni mereka. Apalagi basis argumentasinya, kalau bukan HAM harus juga berlaku equal, bagi LGBT.

Deklarasi yang mereka lakukan, bukan hanya menjadi perhatian beberapa orang, namun diarahkan untuk menjadi perhatian nasional dengan menggandeng beberapa media besar. Mereka melakukan perdebatan dengan orang-orang yang tidak sepakat dengan segala macam agendanya. Bahkan media sosial tak luput digunakan sebagai instrument untuk mentransformasikan pula gagasannya.

Hukum positif

Pada dasarnya, negara kita adalah negara yang berdasarkan atas negara hukum pancasila. Negara yang memiliki aturan tersendiri, dalam mewujudkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan pada tatanannya. Aturan-aturan tersebut selanjutnya diderivasikan dalam hukum positif yang mengatur, mengikat, bahkan bisa memaksa.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh LGBT dalam mencapai tujuannya rupanya banyak yang menabrak peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mereka hanya mengandalkan satu pahaman tentang hukum saja. Alih-alih berdiri dalam basis argumentasi hak asasi, tetapi malah melupakan apa yang menjadi kewajibannya.

Ingat! segala hak yang dimiliki oleh manusia telah dirumuskan melalui Peraturan Perundang-Undangan dengan membatasi hak tersebut agar tidak bertentangan dengan norma-norma sosial yang berlaku dimasyarakat (Vide: Pasal 28 J UUD NRI 1945).

Salah satu propaganda yang banyak dilakukan oleh LGBT yaitu gerakan hegemoni melalui media, baik melalui media cetak maupun melalui media sosial, yang telah menjadi trend masa kini. Penghasutan-penghasutan yang dilakukan oleh LGBT melalui media sosial, cenderung mengarahkan opini publik bahwa apa yang mereka lakukan adalah hal yang benar dan perlu dukungan moril.

Menelisik beberapa propaganda yang dilakukan itu, gerekan LGBT rupanya telah mengarah ke sosialisasi orientasi seksual yang melanggar norma-norma kesusilaan yang ada di Indonesia. Hal ini pun jika dikualifisir dalam Undang-Undang, tindakannya telah tergolong sebagai peristiwa pidana. Tindak perbuatan tersebut memenuhi kualifikasi Pasal 27 ayat 1 Juncto Pasal 45 UUITE.

Pasal a quo pada intinya menyatakan: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektrik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, diancam pidana 6 (enam) tahun.

Dan tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar pengguna media sosial, adalah anak-anak dan cenderung lepas dari pemantauan orang tua mereka masing-masing. Manakalah LGBT memilih gerakan melalui media sosial dengan anggapan bahwa media sosial adalah media ekspresi yang memang meleburkan batas-batas etika, hingga bisa menjangkau banyak kalangan. Maka pada poin tersebut gerakan LGBT telah mematikan hukum positif yang berlaku di negeri ini.

Penyebaran atau propaganda LGBT dalam bentuk simulasi gambar-gambar tidak senonoh. Itu sudah pasti, akan berdampak terhadap anak-anak sebagai salah satu pengguna media sosial terbanyak di Indonesia. Anak-anak, suatu waktu tidak mampu lagi membedakan limitasi antara kebaikan dan keburukan. Bisa-bisa anak-anak kita “mati” dalam kediriannya.

Padahal, Pasal 15 UU Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah memberikan jaminan hak bagi setiap anak untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual. Dalam konteks ini, Kampanye LGBT tentu berpotensi “merampas” hak-hak jutaan anak Indonesia untuk terjamin masa tumbuh kembangnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Timur
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved