Setiap Tahun 400-an Mahasiswa Unhas di-DO

Harusnya kalau alasannya adalah moral kemanusiaan, pihak birokrat kampus tidak langsung mengambil pilihan DO

Setiap Tahun 400-an Mahasiswa Unhas di-DO
ilustrasi

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Aliansi Pemerhati Dunia Pendidikan (APDP) menyoroti Universitas Hasanuddin yang menerapkan kebijakan drop out (DO) kepada mahasiswanya dan tata kelola administrasi yang dianggap masih carut marut.

Koordinator Aliansi Pemerhati Dunia Pendidikan (APDP) Muhammad Nanang San Jaya mengatakan, Kampus Unhas saat ini tidak lagi memposiskan dirinya sebagai laboratorium ilmu pengetahuan. Unhas tidak lagi dalam ikhtiar mempersiapkan generasi muda baik secara kualitas maupun kuantitas. Unhas mengalami disfungsi sebagaimana fungsinya adalah corong keluarnya orang-orang yang membubuhi bangsa dengan nuansa intelektual.

"Dikarenakan dua hal tadi, yakni kebijakan DO dan carut marutnya tata kelola administrasi. Poin kedua diikutkan karena tentu akan memberi efek domino kepada keterlambatan mahasiswa menyelesaikan proses study-nya," ujarnya, Selasa (23/2/2016) di Makassar.

Menurut data yang diperoleh APDP, ada sekitar 460 mahasiswa dan mahasiswi Unhas yang masuk dalam daftar DO per tahun. "Kalau angkanya sudah sampai di situ, artinya sangat signifikan. Berangkat dari itu bisa diasumsikan sistem kebijakan di tingkat universitas, tidak bisa menyelesaikan pokok persoalannya," kata Nanang. Menurut Nanang, kebijakan ini tidak memberi solusi atau mengurangi jumlah mahasiswa yang harus di-DO setiap tahun. 

Sebagai contoh, menurut Nanang, di salah satu fakultas medis, ada lima mahasiswa yang sharing mengenai persoalannya dengan APDP. Hingga kemarin, kelima mahasiswa itu belum memperoleh kebijaksanaan dari pihak rektorat. Justeru namanya dimasukkan dalam daftar nama-nama yang terancam DO.

Demikian pula di salah satu fakultas di Agro , bahkan 4 mahasiswa nya sudah di nyatakan berakhir masa studynya, di berhentikan secara paksa dan tidak terhormat.

Di antara semua nama baik yang sudah di DO maupun yang masi terancam, alasannya di-DO atau akan di-DO hampir semuanya sama, yaitu karena keterlambatan membayar uang semester sehingga tidak bisa mengikuti proses perkuliahan. Situasi itu terjadi sampai di semester-semester berikutnya. Sampai akhirnya 4 semester dilalui bahkan ada yang lebih sampai 6 semester, masuklah dalam agenda evaluasi 4 semester.

Dalam aturan kampus, mahasiswa yang tidak membayar lewat dari empat semester, akan masuk dalam daftar evaluasi empat semestar maka siap-siaplah untuk dikeluarkan secara paksa.

"Harusnya kalau alasannya adalah moral kemanusiaan, pihak birokrat kampus tidak langsung mengambil pilihan DO. Masih harus ditinjau, di pertimbangkan dengan matang. Bla perlu dibantu dalam pembiayaan semester. Mungkin dengan jalan memaksimalkan penggunaan beasiswa," kata Nanang.(*/tribun-timur.com)

Penulis: Hasrul
Editor: Muh. Irham
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved