Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Deklarator NasDem Sulsel: Kader Harus Tahu Diri

Dahlan Gege mencontohkan Akbar Faizal masuk sebagai koordinator wilayah Partai NasDem Sulsel, juga melakukan reposisi pengurus wilayah.

Penulis: Muh. Hasim Arfah | Editor: Ina Maharani
zoom-inlihat foto Deklarator NasDem Sulsel: Kader Harus Tahu Diri
ARY WIBOWO

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Mantan Sekretaris Partai NasDem Sulsel, Dahlan Gege menegaskan, seluruh kader harus bisa menerima keputusan DPP terkait dengan reposisi pengurus wilayah ataupun alat kelengkapan di DPRD Sulsel.

Dahlan menyebutkan, penggantian pengurus yang ditentukan oleh DPP bukan pertama kali dilakukan.

"Sudah beberapa kali dilakukan penggantian pengurus wilayah oleh DPP, seperti dari Sanusi Ramadhan ke Pak Mubyl Handaling," kata deklarator NasDem Sulsel, Senin (18/1/2016).

Dia mengatakan seluruh kader yang loyal harus menerima penggantian unsur pimpinan DPP.

"Ini bukan perusahaan keluarga, ini partai yang pucuk pimpinannya ada. DPP punya kewenangan penuh," katanya.

Dahlan Gege mencontohkan Akbar Faizal masuk sebagai koordinator wilayah Partai NasDem Sulsel, juga melakukan reposisi pengurus wilayah.

"Siapa yang mengklaim berdarah-berdarah membangun partai ini? Banyak di antara mereka masuk saat partai sudah berjalan. Siapa yang bekerja untuk meloloskan partai ini pada pertama kali agar bisa ikut Pemilu? Mari kita mawas diri. Jangan mengklaim paling berjasa," katanya.

Sebelumnya, Ketua DPW Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Sulsel Luthfi A Mutty dianggap dalang perombakan tersebut.

Anggota Fraksi DPR RI ini dianggap otoriter dalam setiap kebijakannya.

"Selama dia (Luthfi) pegang Nasdem Sulsel, jalan sendiri, reposisi sepihak. Okelah tidak melalui musyawarah tapi kita juga dilibatkan dong," kata Bendahara DPW Nasdem Sulsel Fajar Misba Pratama Harun dengan nada tinggi, via telepon, Minggu (17/1).

Fajar menyayangkan sikap Luthfi yang kerap menzolimi kader dengan alasan membesarkan partai. Ironinya lagi, kata Fajar, setiap kebijakan itu dikemas sedemikian rupa mengatasnamakan DPP. (*)

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved