Menteri ESDM Senang Bos Freeport Mundur

Menteri ESDM Senang Bos Freeport Mundur

JAKARTA, Tribun - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengapresiasi langkah James Moffet mundur dari jabatannya sebagai CEO Freeport-McMoran Inc.

Menurut Sudirman, akan ada pembaharuan di sektor pertambangan dunia ke depannya. "Saya selalu menyambut positif setiap perubahan," ujar Sudirman, Selasa (29/12).

Menurut Sudirman, perubahan pemimpin Freeport-McMoran akan membawa suasana baru, termasuk dalam pengelolaan portfolio bisnis pertambangan.

Hal itu, kata Sudirman juga berdampak pada iklim investasi di sektor minerba di Indonesia. "Pemimpin baru selalu membawa suasana dan cara kerja baru," ungkap Sudirman.

Sudirman menambahkan Pemerintah Indonesia tidak bisa ikut campur dalam keputusan tersebut. Menurut Sudirman, hal tersebut adalah keputusan internal korporasi Freeport-McMoran Inc.

"Itu keputusan internal korporasi Freeport McMoran Pemerintah tidak akan ikut campur. Tentu saja kita hormati keputusan internal korporasi," kata Sudirman.

Pengamat ekonomi Drajad Wibowo sudah memprediksi CEO Freeport James Moffett akan mundur. Yang menurut pantauan The Street, indeks saham Freeport-McMoRan Inc. (FCX) di bursa efek AS jatuh 4,49 persen pada awal perdagangan beberapa waktu lalu.

"Moffet sedang anjlok kekuatan bisnisnya.Freeport McMoRan sedang dihostile oleh Carl Icahn yang Oktober lalu berhasil menguasai hampir 9 persen saham Freeport dan menjadi shareholder individu terbesar," ungkap Dradjad.

"Icahn telah memasukkan 2 direktur. Kekuasaan Chairman Moffet makin melemah. Harga saham Freeport digoreng anjlok sehingga langkah hostile makin mulus. September 2015 saham Freeport masih US$ 11-12," lanjut Dradjad.

Menurutnya, surat Menteri ESDM Indonesia tanggal 7 Oktober 2015 tidak ada nilai pasarnya berdasarkan hukum internsional. Surat tersebut berpotensi menimbulkan masalah hukum dan politik di Indonesia.

"Saham Freeport hanya akan mendapat booster dari Indonesia jika pemerintah Indonesia menerbitkan IUPK. Akan tetapi dengan political brouhaha terkait rekaman Ketua DPR Indonesia oleh Presiden FI, saya sangat yakin pemerintah Indonesia tdk akan menerbitkan IUPK hingga 2019," papar Dradjad.

Jika Freeport Indonesia (FI) maju ke arbitrase internasional, Dradjad meyakini FI berpeluang besar menang. Namun, lamanya waktu arbitrase dan rusaknya hubungan dengan Indonesia membuat IUPK sulit terbit.

"Tanpa IUPK dari Indonesia, dengan masih lemahnya pasar mineral, minyak dan gas, saya lihat hanya masalah waktu bagi Moffet dipaksa mundur dari perusahaan yg didirikannya," katanya.

Jika arbitrase dilakukan dan FI menang, Freeport McMoran dan FI dapat memaksakan kompensasi keuangan dari pemerintah Indonesia. "Melihat rekam jejak Icahn, saya tidak terkejut jika Icahn memaksakan arbitrase," lanjut Dradjad.