PKL Pantai Losari dan Mahasiswa ‘Duduki’ DPRD Makassar

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Lebih 100 pedagang kaki lima (PKL) Pantai Losari bersama sejumlah aktivis yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pasal (GNP) 33 Makassar masih ‘menduduki’ gedung DPRD Kota Makassar, Selasa (29/9/2015) pukul 22.00 wita.

Aksi pendudukan tersebut dilakukan sejak pukul 14.00 wita siang tadi. Aksi ini sebagai bentuk protes mereka terkait pelarangan Pemerintah Kota Makassar yang menghentikan aktifitas berjualan di sepanjang Pantai Losari.

Pelarangan tersebut telah berlangsung sebulan lebih. Terhitung semenjak 24 Agustus 2015 lalu hingga hari ini. Pelarangan ini terkait pelaksanaan AMF di Kota Makassar.

“Selama berhari-hari kami akan habiskan waktu di gedung DPRD Kota Makassar membawa semua kebutuhan sehari-hari. Termasuk membawa alat masak memasak, pakaian dan kebutuhan lain-lain,” tulis Ahmad Kaimuddin, humas aksi tersebut, melalui rilisnya yang diterima redaksi tribun-timur.com, beberapa menit lalu.

Ahmad yang juga Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Sulsel mengatakan GNP 33 Makassar terdiri atas beberapa organ gerakan. Di antaranya PRD, SRMI, LMND, API Kartini, Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) Sulsel, dan Pena.

“Kami akan mengajak keluarga, kerabat dan meminta solidaritas ke teman-teman aktifis mahasiswa, buruh dan warga Kota Makassar untuk ikut serta dalam perjuangan ini,” tambah Ahmad.

Ia menegaskan, aksi yang mereka lakukan itu akan terus berlanjut sampai ada jaminan kembali berjualan bagi PKL Pantai Losari dari Pemkot Makassar. Mereka berharap, DPRD Kota Makassar bisa memediasi pertemuan antara PKL dan Pemkot Makassar.

Sebelum ‘menduduki’ gedung DPRD, massa tersebut sempat demo di Balai Kota Makassar di Jl Ahmad Yani, Makassar. (*/tribun-timur.com)