Gagas KKN Kebangsaan, Kepala UPT KKN Unhas Raih Penghargaan Majelis Rektor

Laporan Wartawan Tribun Timur, Anita Wardana

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Kepala UPT KKN Universitas Hasanuddin (Unhas) Dr Hasrullah MA mendapat penghargaan dari Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) yang kini diketuai Rektor Institus Pertanian Bogor, Prof Dr Ir Herry Suhardiyanto MSc sebagai pelopor KKN Kebangsaan yang dimulai sejak tahun 2013.

Penyerahan penghargaan ini pun diberikan dalam acara malam ramah tamah reviewer KKN Kebangsaan di Universitas Halu Oleo, Kendari, Minggu (23/8/2015) lalu yang turut disaksikan Menristek Dikti, Prof Mohammad Nasir PhD Ak dan Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswan, Prof Intan Ahmad PhD.

"Saya tidak menyangka apa yang saya rintis ini mendapat apresiasi di tingkat nasional karena awal saya menggagas ini karena saya melihat selama 41 tahun pelaksanaan KKN di Indonesia, belum ada satu konsep KKN yang mampu menyatukan anak bangsa dari seluruh universitas di Indonesia," katanya kepada Tribun, Jumat (28/8/2015).

Wakil Ketua Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) Sulawesi Selatan ini menambahkan, ide untuk melaksanakan KKN Kebangsaan juga terinspirasi dari Rektor Universitas Andalas Padang bersama Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof Musliar Kasim. Namun, belum ada yang mampu mewujudkan hal tersebut.

Kesempatan tersebut pun diambil Hasrullah setelah memimpin di UPT KKN Unhas. Ia pun mengkomunikasikan hal tersebut kepada Dirjen Dikti, Djoko Santoso dan Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Dr Illah Sailah kala itu.

Namun, untuk mewujudkan hal tersebut tidaklah mudah dan cepat. Bahkan, ia harus bolak-balik Makassar-Jakarta untuk membawa proposal pengusulan pelaksanaan KKN Kebangsaaan hingga mendapat persetujuan.

Atas kesuksesan pelaksanaan KKN Kebangsaan yang ia gagas, Hasrullah pun dipilih menjadi salah satu anggota tim reviewer untuk pelaksanaan KKN Kebangsaan selanjutnya bersama tim lain dari Universitas Andalas Padang dan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

"Kedepannya, pelaksanaan KKN Kebangsaan akan kembali kita arahkan di wilayah barat setelah tiga tahun dilaksanakan di wilayah timur. Namun, tema yang diangkat akan disesuaikan dengan kondisi lokasi KKN Kebangsaan nantinya. Saya mengharapkan untuk KKN Kebangsaan selanjutnya dapat dilaksanakan di Aceh,"tambah penulis buku Konflik Poso ini.

Menurutnya, hadirnya KKN Kebangsaan menjadi momentum untuk menyatukan anak bangsa dalam upaya meningkatkan nasionalisme menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (*)