MK Batalkan Pasal Dinasti Politik
Ketua Bawaslu Sulsel: Banyak Pasal di UU Pilkada Sumir
Bawaslu maupun KPU, kata Arumahi juga tak bisa berbuat banyak
Penulis: Ilham Arsyam | Editor: Suryana Anas
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Timur, Ilham Arsyam
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Ketua Bawaslu Sulsel, Laode Arumahi mengungkapkan banyak pasal dalam UU Pilkada yang nampak sumir (tidak jelas). "Misalnya saja mahar politik. Memang dilarang, tapi tak ada sanksinya," kata Arumahi saat menjadi pembicara dalam diskusi yang digelar KNPI Sulsel di kantor redaksi Tribun Timur Jl Cendrawasih No 430, Jumat (10/7/2015).
Bawaslu maupun KPU, kata Arumahi juga tak bisa berbuat banyak sebab jika akan mempertegas pasal-pasal sumir tersebut kembali harus berkonsultasi di DPR.
"Dan kalau KPU-Bawaslu ke DPR, sepertinya bukan konsultasi, sebab disana kami dicecar dan disudutkan. Mereka (DPR) bilang bahwa merekalah yang paling tahu soal filosofi pasal itu," katanya. (*)
