LIMA: 7 Peristiwa Politik Sepanjang 2014

Pertama, Pemilu Legislatif 2014. Sistem proporsional terbuka yang dipakai dalam pileg menandai perubahan besar dalam politik Indonesia

LIMA: 7 Peristiwa Politik Sepanjang 2014
TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN
Cawapres nomor urut 2, Jusuf Kalla, berorasi di depan massa pendukung saat gelaran kampanye akbar pasangan capres-cawapres Jokowi-JK di Lapangan Karebosi, Makassar, Sulsel, Rabu (11/6/2014). sejumlah daerah di Sulawesi dan Maluku. 

TRIBUN-TIMUR.COM-Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mengungkapkan, ada tujuh peristiwa politik besar yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2014. Berbagai peristiwa itu, katanya, harus menjadi pelajaran dalam menghadapi perubahan situasi politik pada tahun mendatang.

Pertama, Pemilu Legislatif 2014. Sistem proporsional terbuka yang dipakai dalam pileg menandai perubahan besar dalam politik Indonesia.

Kedua, pemilihan presiden. Menurut Ray, Pilpres 2014 berjalan sangat ketat dan keras. Meski tak ada kekerasan fisik, kekerasan non fisik marak dalam bentuk kampanye hitam.

Ketiga, kata Ray, drama politik Partai Demokrat yang menghiasi pro dan kontra pilkada tidak langsung. Ray menilai, peran Demokrat dalam pengesahan RUU Pilkada sangat penting hingga akhirnya DPR meloloskan mekanisme pelaksanaan pilkada melalui DPRD. Pro dan kontra RUU Pilkada kemudian membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang pemilihan kepala daerah.

"Drama pilkada tidak langsung. Merujuk pada pemain sandiwara terbaik saat ini, SBY adalah aktor politik paling canggih. Awalnya dukung pilkada langsung, lalu walkout, dan mengeluarkan perppu," ujarnya.

Keempat, munculnya dua kubu di parlemen, yakni Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih di awal masa bakti DPR 2014-2019. Ray menyayangkan cara parlemen menyelesaikan konfliknya dengan merevisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD karena hanya mengedepankan kepentingan tanpa melibatkan dan mendengar masukan dari pihak lain.

Kelima, naiknya para pemimpin daerah sebagai pemimpin di tingkat nasional. Mereka, kata Ray, adalah terpilihnya Joko Widodo sebagai presiden dan Basuki Tjahaja sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menurut Ray, "naik kelas"-nya kepala daerah akan menjadi tren pada Pilpres 2019. Ia memprediksi, Jokowi akan mendapat tantangan kuat pada pilpres lima tahun mendatang dari sejumlah kepala daerah yang terinspirasi bekerja baik dan didukung menjadi calon presiden.

Keenam, diterimanya Basuki sebagai Gubernur DKI Jakarta membuktikan semakin dewasanya masyarakat Ibu Kota dalam menerima perbedaan. Hal ini, menurut dia, juga membuktikan tidak efektifnya isu SARA karena publik lebih tertarik pada aspek kinerja ketimbang meributkan hal yang tidak perlu.

Ketujuh, dukungan ratusan ribu orang dalam kampanye Jokowi-JK pada Pilpres 2014 juga dianggap Ray sebagai peristiwa penting dan sejarah baru yang menandakan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap politik.

"Dari tujuh catatan itu, lima di antaranya positif, ada politik pura-pura yang sudah tidak laku dan kepala daerah yang naik kelas," kata Ray.

Editor: Ilham Mangenre
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved