Pimpinan NU Australia: Pesantren Hancur Gara-gara Pilkada

Laporan Wartawan Tribun Timur, Ilham

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kiyai amplop dan santri melek duit jadi bahasan "hot" diskusi yang digelar Gerakan Pemuda (GP) Ansor Sulsel dan Aktivis LAPAR Sulsel di Kantor Harian Tribun Timur, Jl Cendrawasih, Senin (14/7/2014) sore.

Diskusi dengan topik Demokrasi dan Pesantren. Hadir pemateri dari Rois Surya Pengurus Cabang Istimewa (PCI) NU Australia dan Selandia Baru DR KH Nadirsyah Hosen LLM MA PhD, Direktur Eksekutif LAPAR Sulsel Abdul Karim, Ketua GP Ansor Sulsel M Tonang Cawidu, Dosen UIN Alauddin Makassar Dr Firdaus Muhammad.

Hadir pula Pimpinan Pesantren Jamiyah Khawaltiyah Sudiang KH Mahmud Suyuti, belasan aktivis dari Ansor Sulsel, LAPAR Sulsel, dan PKC PMII Sulsel. Diskusi dipandu Wakil Ketua Ansor Sulsel Hasan Pinang.

Selama diskusi, Nadirsyah Hosen yang juga dosen Fakultas Hukum Wollongong University Australia ini cukup sreg menyoroti keterlibatan kiyai dan santri pada politik praktis, misalnya di pusaran Pilpres 2014 ini.

"Saya pernah bicara KH Ma'ruf Amin, katanya kalangan pesantren hancur gara-gara Pilkada," ungkap Nadirsyah.

Akademisi Australia asal Sumatera ini menyebut dua persoalan yang perlu dijaga agar kiyai dan pesantren tidak terjebak politik yang pragmatis dan oportunis.

"Adalah bagaiamana kita menjaga jarak dari penguasa dan pengusaha. PBNU harus jaga itu, bisa gak, gak bisa?. Masalahnya sekarang,
NU kalau mau bikin acara ya bikin proposal, tidak ada uang.

tapi ketua, PBNU kaya-kaya, seperti Hasim Muzadi, ada pesantrennya, dan naik mobil Alphard karena memang dekat penguasa. Ada sumbangan hamba Allah katanya, dari pengusaha 100 kiyai naik umrah diambil, apa itu gratis? mana ada makan siang yang gratis," tutur Nadirsyah.

Fenomena tersebut, menurut Nadirsyah adalah masalah klasik di negeri ini. Nyaris semua orang atau petinggi NU yang mengaku kiyai atau ulama selalu berharap pemberian duit dalam amplop.

"Dan ekspektasi kiyai itu amplop, dan pengusaha tahu ekspektasi itu. Pengusaha yang ingin jadi penguasa," tegasnya, membuat peserta diskusi tertawa ngakak.

Harapan Nadirsyah yang juga peneliti Australia ini, dari pesantren atau ulama dapat mendorong demokrasi yang mayoritas, dan konstitusi ditegakkan, melindungi hak minoritas.

Abdul Karim mengapresiasi ungkapan Nadirsyah. Menurut alumnus UIN Alauddin Makassar ini, ada beberapa problem yang cukup miris dalam dunia santri dan kiyai Indonesia.

"Ada satu kalimat mengganggu saya di media yaitu pesantren, pasentren digiring ke politik, ada kampanye hitam, itu sasarannya pesantren. Tapi kalau selesai Pilkada, pesantren hilang tanpa jejak. Kiyai juga di berbagai kubu politik memprihatinkan," ungkap Karim.

Firdaus Muhammad mengatakan, dunia pesantren saat ini masih terbelenggu dari otoritas kiyai sebagai pucuk pimpinan pesantren.

"Pesantren, justru kita tidak demokratis, karena otoritas kiyai, tidak pernah ada dialog. Di tahun 90an ada lompatan di pesantren, karena sudah bertemu dengan literatur asing. Pesantren sebenarnya itu ber-senyawa demokrasi. Santri kalau di luar itu lebih demokratis," ungkapnya. (*)