Saatnya Bubarkan Partai Politik

Selama partai masih diuntungkan oleh kader, maka kader tersebut tetap akan ‘dipelihara’ dengan baik.

Saatnya Bubarkan Partai Politik

Pemilihan presiden untuk periode 2014-2019 tampaknya memperlihatkan dinamika politik yang mulai ‘goyah’. Mengapa penulis katakan  mulai goyah ? Jawabnya karena pemilihan presiden tidak lagi didukung secara utuh oleh kader-kader partai politik yang ada.
    Munculnya dua calon presiden dan wakilnya menunjukkan rivalitas yang cukup kuat. Dalam banyak hal akan memudahkan penanganannya. Baik dari sisi keuangan maupun dari aspek keamanan lebih murah.
    Pencetakan surat suara bisa lebih kecil formatnya dan dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat pula. Kesulitan teknis pencetakannya menjadi jauh berkurang. Sistem sortir dan pengepakannya mudah dikontrol. Singkatnya, pemiihan presiden kali ini lebih mudah dan ringan.
    Pengalaman penulis sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara terkadang mengalami kesulitan dengan banyaknya calon yang akan dipilih. Jumlah partai bersama calonnya  mesti kita cermati  saat diadakan penghitungan akhir. Tingkat ketelitian mesti sangat tinggi. Kapan terjadi kesalahan akan merugikan partai bersama calonnya.
    Indonesia telah berpengalaman menyelenggarakan pemilihan umum beberapa kali. Mulai dari jumlah partai politik dan golongan yang sedikit hingga beberapa puluh partai politik telah mewarnai dunia perpolitikan kita.
    Pada waktu-waktu yang lampau, kepatuhan kader terhadap partainya hampir-hampir tidak dapat diragukan lagi. Kader ingin ‘mati’ untuk membela partai politik yang didukungnya. Artinya, dulu kader sangat militan melaksanakan keputusan partai jika telah dinyatakan dalam sebuah keputusan partai.
    Ada  paman penulis yang mengabdikan dirinya untuk partai. Hingga akhir hayatnya ia tetap konsisten dengan partainya walaupun hidup miskin disertai penyakit kronis yang menemani kesehariannya. Sampai-sampai kehidupan keluarganya tidak dapat lagi diurus demi partai. Pada waktu itu, keberadaan partai, hidup dari kerja keras kadernya.
    Lain halnya seperti  saat ini, justeru kader hidup dari partainya. Jadi orientasi kepartaian telah berubah secara drastis dan dramatik. Makanya , dianggap hal biasa saja jika seseorang dapat hidup berpindah-pindah partai demi mengejar kekuasaan dan sekaligus keuangan.
    Dunia kepartaian sudah berubah seiring perkembangan zaman dan tuntutan hidup. Begitu pula orang yang terlibat di dalamnya. Partai dan kadernya mempunyai orientasi yang sama, yakni saling menguntungkan dalam banyak hal.
    Selama partai masih diuntungkan oleh kader, maka kader tersebut tetap akan ‘dipelihara’ dengan baik. Demikian pula sebaliknya, selama partai masih memberi ‘peluang hidup’ kepada kadernya, maka sang kader akan tetap setia kepada partainya. Simbiose mutualistis atau kolaborasi yang baik antara keduanya.

Inkonsistensi Kader
    Ketaatan kader terhadap partai memang telah tercatat dalam sejarah masing-masing partai tersebut. Namun kali ini telah tumbang. Sejarah mencatat arah jarum waktu yang terbalik. Ketaatan kader terhadap partainya menorehkan sejarah baru dalam dunia perpolitikan di tanah air kita. Kader tidak lagi patuh dan taat. Partai dan kader menunjukkan inkosistensi dalam tindakan. Partai ‘menyatakan kiri’, kader ‘memilih kanan’. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ‘telah’ dilanggar secara berani dan terbuka oleh kadernya sendiri. Terjadi ‘kekacauan’ dalam dunia kepartaipolitikan di negeri ini. Sebuah langkah maju  atau seribu  langkah kemunduran ?
    Hidup ini adalah sebuah pertaruhan. Keberanian dan sikap pengecut adalah bagaikan dua sisi mata uang yang memiliki peluang yang sama. Hari ini, sang pengecut atau pengkhianat dan sang penjilat dapat hidup berdampingan secara harmonis. Mereka masing-masing dapat menjaga diri, kapan dirinya menjadi pengkhianat, kapan berubah wujud menjadi penjilat.
    Kategori pemberani, pahlawan, pengkhianat, dan penjilat sukar didefinisikan secara jelas. Seseorang dapat saja suatu  ketika disebut pemberani atau pahlawan. Eh, tidak lama gelar tersebut berubah penjadi pecundang, pengkhianat dan semacamnya.
    Pemilihan presiden bersama wakilnya kali ini memperlihatkan bahwa para pendukukungnya berasal dari orang atau kader yang tidak sejalan dengan keputusan partainya. Ini adalah sebuah kenyataan yang menarik  dipelajari atau dikaji oleh para ahli politik  mengapa hal ini dapat  terjadi.
    Adakah yang salah dalam pola pengaderan di partai yang bersangkutan ataukah ada hal lain yang muncul sebagai faktor ‘pengganggu’ ?
    Mulai dari pengurus pusat hingga di berbagai daerah, partai tidak dapat lagi ‘mengendalikan’ kadernya. Hanya muncul pernyataan, silakan memilih atau mendukung calon yang disukainya. Hubungan  kesejarahan antara partai dan  kader ‘putus’ dengan mudahnya.

Kohesitas Partai
    Pimpinan partai di daerah yang melihat ‘peluang’ mungkin calonnya akan terpilih sebagai orang nomor satu di negeri ini, rela berseberangan dengan kebijakan partainya di pusat. Bahkan ada yang   menyatakan mundur dari partai yang dipimpinnya hanya karena menjagokan calon tertentu  yang tidak dudukung partai  induknya.
    Melihat kenyataan ini, posisi pimpinan partai di pusat tidak lagi ‘kuat’ terhadap pimpinan partai di daerah untuk digerakkan ‘mendulang’  suara untuk calon presiden yang didukungnya. Tampaknya kohesitas partai dari pusat hingga daerah menjadi lemah dan mudah putus.
    Para elite partai mulai berpikir, kira-kira posisi apa yang akan diperolehnya kelak jika calonnya menjadi pemenang sebagai orang nomor satu di negeri ini? Posisi tawar-menawar jabatan mulai dirancang, siapa akan menduduki jabatan apa. Ada kabinet ‘bayangan’.
    Kehidupan kenegaraan kita akan tergadai oleh sikap- sikap seperti ini. Kalau terpilih, boleh saja menjadi kenyataan. Namun jika tidak terpilih, maka risiko apa kira-kira yang akan diperolehnya ?
    Jika ia konsisten, risiko  apapun yang akan terjadi, siap dihadapinya. Kekuatan partai tidak lagi bertaji terhadap kadernya. Kader partai di beberapa daerah  menunjukkan ‘perlawanan’ terhadap kebijakan partainya.
    Maka sudah tepatlah saatnya jika partai politik di Indonesia segera dibubarkan saja. Sejarah pilpres kali ini akan mencatat sejarah ke depan bahwa ternyata suara partai politik tidak punya arti lagi dalam blantika perpolitikan Indonesia. Kita lihat hasilnya !!!

Oleh:
Abdul Gafar
Dosen Ilmu Komunikasi Unhas Makassar

Editor: Aldy
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved