Pemilu 2014

Mahkamah Konstitusi Tolak 196 Sengketa Pileg, Paling Banyak dari PBB

192 berkas caleg yang ditolak atau ditarik kembali oleh pemohonnya itu antara lain dari PBB 54 berkas, Gerindra 23 berkas, PPP 21 berkas

Mahkamah Konstitusi Tolak 196 Sengketa Pileg, Paling Banyak dari PBB
TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva bersama anggota majelis hakim MK, melakukan sidang gugatan sengketa pemilu legislatif (pileg), di ruang sidang pleno MK, Jakarta Pusat, Jumat (23/5/2014). MK telah menerima sebanyak 767 gugatan sengketa pileg dari partai politik peserta pemilu. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak melanjutkan 196 permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) anggota legislatif (Pileg). 194 diantaranya adalah PHPU Pileg yang diajukan dari partai politik dan dua PHPU berasal dari calon perseorangan atau DPD.

"Demikian seluruh putusan diucapkan, tidak dilanjutkan dalam pemeriksaan pembuktian," ujar Ketua Majelis Hakim, Hamdan Zoelva, saat membacakan putusan sela PHPU Legislatif 2014, di ruang sidang utama MK, tadi malam.

192 berkas caleg yang ditolak atau ditarik kembali oleh pemohonnya itu antara lain dari PBB 54 berkas, Gerindra 23 berkas, PPP 21 berkas, Golkar 20 berkas, PAN 17 berkas, Hanura 15 permohonan, Demokrat 14 permohonan, PKB 12 berkas, NasDem tujuh berkas, PKPI enam permohonan, PDIP dua berkas dan PKS satu berkas.

Menurut Mahkamah, pihaknya menolak untuk melanjutkan pemeriksaan karena berkas permohonan tidak disertai bukti, diajukan melebihi batas waktu yang telah ditetapkan undang-undang, atau tidak mendapatkan persetujuan dari ketua umum dan sekjen parpolnya.

Dengan demikian, MK hanya melanjutkan 695 berkas permohonan sengketa Pileg 2014. Persidangan akan dilanjutkan Jumat (30/5/2014) depan.

Menurut Hamdan, persidangan akan dibagi dalam tiga sesi. Sesi pertama mulai pukul 08.00 hingga 11.00 WIB, sesi kedua pukul 14.00-17.00 WIB, dan sesi ketiga pukul 19.00-22.00 WIB.

Hamdan membagi ratusan perkara yang diterima menjadi 3 panel. Panel pertama akan diperiksa saksi dan pembuktian untuk dapil DKI Jakarta. Panel kedua akan menangani berkas-berkas sengketa hasil pileg dari dapil Sumatera Utara.

Panel ketiga dapil Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, agenda pemeriksaan saksi dan pembuktian seluruh pemohon, termohon dan pihak terkait.

Mahkamah juga menerapkan pembatasan jumlah saksi yang hadir yaitu maksimal tiga orang yang bisa dihadirkan pemohon, termohon dan pihak terkait lainnya. MK hanya memberikan waktu untuk mendengarkan keterangan saksi sesuai agenda. (*)

Editor: Suryana Anas
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved