Pemilu 2014

Pelaku Penggelembungan Suara Fakhruddin Rangga Divonis 3 Bulan

Sunandar yang datang bersama sang istri terbukti menggelembukan suara salah satu caleg dari partai Golkar Fakhruddin Rangga

Pelaku Penggelembungan Suara Fakhruddin Rangga Divonis 3 Bulan
net
ilustrasi sidang

SUNGGUMINASA,TRIBUN-TIMUR.COM - Ketua KPPS TPS 7, Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Sunandar, divonis 3 bulan penjara dengan denda sebesar Rp 1 juta dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Sungguminasa, Jl Andi Mallombasang, Selasa (20/5/2014).

Sunandar yang datang bersama sang istri terbukti menggelembukan suara salah satu caleg dari partai Golkar Fakhruddin Rangga pada pemilu 9 April lalu. Dari yang seharusnya 46 menjadi 124.

Dalam vonis yang dibacakan hakim ketua, Prayoga, kecurangan yang dilakukan Sunandar dikarenakan adanya tendensi dari pihak Fakhruddin dimana, Fakhruddin merupakan adik dari Bupati Takalar, Burhanuddin Baharuddin.

Sedangkan istri Sunandar merupakan PNS dilingkup Pemkab Takalar. Yang sebelumnya istri Sunandar dimutasi ke daerah terpencil karena tidak memilih Burhanuddin Baharuddin saat pemilu bupati 2012 lalu.

Sehingga hal tersebut menjadi trauma bagi keluarga Sunandar, sehingga dengan sengaja melakukan penggelembungan suara.

Kasipidum Kejari Sungguminasa, Harifin Sandrang yang juga jaksa penuntut umum dan Ketua Gakumdu Pemilu 9 April lalu, mengatakan masih akan memberikan waktu tiga hari kepada terdakwa untuk pikir-pikir.

"Kami beri waktu untuk pikir-pikir dulu selama tiga hari, kalau lewat itu belum ada keputusan terdakwa terima atau tidak hasil vonis, kami akan langsung eksekusi," ujarnya saat ditemui usai sidang. (*)

Harifin juga mengatakan kepada terdakwa bahwa jika mempunyai uang Rp 1 juta, agar segera membayar denda, sebab jika tidak masa hukuman akan ditembah menjadi empat bulan.

Sementara itu, Sunandar yang diwawancarai setelah keluar dari ruang jaksa menolak berkomentar terkait vonis yang dijatuhkan hakim . Dirinya hanya mengatakan masih mau memikirkan situasi keluarganya terlebih dahulu.

Menurut Harifin, saat ini ada dua kasus pelanggaran pemilu yang siap disidangkan. Salah satunya Ketua PPK Somba Opu, Alimuddin Daeng Nyonri. Namun sampai sekarang Harifin mengatakan berkasnya belum dilimpahkan dari kepolisian. (*)

Penulis: Waode Nurmin
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved