Cerita Arum Spink, Azhar Arsyad, dan Wachyudi Muchsin Soal Politik Uang

Laporan Edi Sumardi

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Politik uang dan penggunaan sumber daya kekuasaan tak kuasa dilawan sebagian caleg.  Caleg pun kian lihai mengakali politik uangnya agar tak terendus pihak penyelenggara dan pengawas pemilu.

“Ada juga penyelenggara terlibat distribusi politik uang. Saya cerita di sini sebagai caleg (daerah pemilihan) Bulukumba-Sinjai. Di Kindang, Bulukumba kejadiannya,” tutur Arum Spink, caleg DPRD Sulsel dari daerah pemilihan atau dapil Bulukumba-Sinjai (Sulsel 5), menceritakan.

Mantan Ketua KPU Bulukumba ini menuturkannya ketika menyampaikan testimoni caleg di hadapan jurnalis Tribun, pekan lalu.

Pelatihan diselenggarakan Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara dan Tribun.

Selain Arum, turut menyampaikan testimoni, caleg DPRD Sulsel dari dapil Sulsel 9 (Pinrang, Sidrap, Enrekang), Azhar Arsyad.

Juga caleg DPRD Makassar dari dapil Makassar 5 (Mamajang, Mariso, Tamalate), Wachyudi Muchsin
Arum menyampaikan testimoni sebagai caleg terpilih, sedangkan Azhar dan Wachyudi sebagai caleg gagal.

Kegagalan Azhar dan Wachyudi diakui sebagai efek masifnya politik uang di dapil-nya. Politik uang pun dipadukan dengan pendayagunaan kekuasaan.

“Di Sidrap, kerabat bupati tak hanya main kekuasaan, namun uang. Kalau kekuasaan saja tak terpilih,” katanya bercerita.

“Caleg banyak hanya mengandalkan resources ekonomi, kekuasaan. Politik uang tak bisa dihindari,” katanya lagi.

Menggambarkan, betapa masifnya pula politik uang di Makassar, Wachyudi dari Partai Nasdem menyebutkan angka pengeluaran (political cost) caleg. “Logika sederhana saja, kota (caleg DPRD Makassar) saja ada (menghabiskan) Rp 1,5 miliar,” ujarnya.

Wachyudi tak menyebut, berapa dana dihabiskan dirinya. Azhar menyebut dirinya menghabiskan Rp 250 juta. Arum, dalam data sumbangan dana kampanyenya untuk periode kedua senilai Rp 80 juta.

Politik uang tak sepenuhnya berawal dari inisiatif caleg. Di Bulukumba, caleg Partai Nasdem ini mencontohkan, “Banyak yang datang tawari, mengaku dari komunitas (menggalang massa pemilih), minta uang.”

Caleg dijanjikan suara dengan jumlah tertentu. Namun, suara tersebut tak gratis. Harus dibeli dengan standar harga tertentu.

Ada juga modus caleg yang ingin lolos, membeli suara caleg gagal. Di Pinrang, kata Azhar, Rp 1 juta satu suara.

Di Toraja Utara pun demikian. Arum mencontohkan rekannya sesama partai harus membeli suara Rp 1 juta per satu suara. “Jangan mimpi jadi caleg (di Toraja Utara) kalau tak punya (uang) miliaran,” katanya.

Membeli suara atau dukungan sebelum pencoblosan tak menjadi jaminan bakal terpilih. “Bagaimana bisa dipastikan mencoblos (caleg pelaku politik uang) di bilik suara,” ujar Azhar dari Partai Kebangkitan Bangsa.

Politik uang dalam bentuk sumbangan di rumah ibadah, semisal di masjid, kata Azhar juga bukan jaminan mendapatkan suara.

Banyak caleg menyumbang di rumah ibadah dengan asumsi, sekali menyumbang, banyak pemilih dapat menikmatinya. Namun, rupanya pemilih tak puas jika hanya sumbangan. Perlu ada pemberian langsung ke tangan pemilih dalam bentuk uang atau barang.

“Di Pinrang (pemilih) bilang, ‘Suru-mi masjid itu pilih-ko,” tuturnya menceritakan dan sontak disambut tawa.

Kendati diperhadapkan pada realita permainan politik uang, namun Azhar yang berlatar belakang penggiat organisasi non-pemerintah, mengaku masih mempertahankan idealismenya.

“Kalau saya ikuti cara orang lain (politk uang), buat apa jadi caleg,” ujar Ketua DPW PKB Sulsel ini.

Arum pun demikian. Dia juga mengaku enggan terjebak dalam arus, mengikuti permainan politik uang. Jaringan yang dibangunnya selama 10 tahun tetap menjadi “senjata pamungkas”.

Politik uang dalam pemilu, kata mereka, menjadi “lahan basah” bagi para tim sukses yang menjadi “makelar”. Pemilu pun menyukseskan (memperkaya) tim sukses.(*)