LAPAR: Pemekaran Luwu Demi Kekuasaan

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Terjadinya konflik kekerasan dalam unjuk rasa menuntut percepatan pembentukan Kabupaten Luwu Tengah, Sulawesi Selatan tak lepass dari campur tangan para elite yang berkepentingan. Masyarakat level bawah hanyalah dijadikan tunggangan demi perebutan kekuasaan atas nama pemekaran. Mereka tak tahu jika diposisikan demikian dan sebenarnya paling berkepentingan adalah elite.

Wacana dan aspirasi pemekaran Luwu menjadi Luwu Tengah adalah wacana dan aspirasi elit. "Makanya yang sangat berkepentingan adalah elit," kata Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR), Abdul Karim, Kamis (14/11/2013).

Karim mengatakan, pandangannya tak asal. Indikatornya adalah pemekaran sudah lama diproses  hingga ke pemerintah pusat. Namun, ketika Luwu Tengah menemui kendala, tak masuk dalam daftar daerah otonomi baru atau DOB, pihak yang pertama gusar adalah para elit. Merekalah yang berkepentingan. Tak demikian halnya dengan "wong cilik". "Mereka justru tenang saja. Emosinya tersulut untuk melakukan unjuk rasa brutal karena disulut elit. Ada yang menggerakkan," kata Karim.

Karim menilai, dalam proses pemekaran Luwu, ada yang lebih fatal, yakni para elit tersebut tak paham dengan substansi pemekaran wilayah. Yang mereka tahu hanyalah kekuasaan. Jika nantinya Luwu Tengah berhasil didirikan, akan timbul masalah besar. "Karena terjadi lagi konflik untuk perebutan kekuasaan dan jabatan," ujar Karim. Pada level ini, rakyat kembali dibenturkan. Mungkin saja "perang" babak kedua.

Inilah dampak dari pembangunan tanpa perasaan, perpolitikan tanpa perasaan. Kata Karim, dalam jangka panjang, konflik demikian akan merusak mutu demokrasi.(*)