Polemik Truk 10 Roda
Soal Rembang 10, Pemkot Minta Pemprov Mediasi
Pemprov diminta berperan karena memiliki fungsi koordinator.
Penulis: Edi Sumardi | Editor: Ina Maharani
lihat foto
tribun/kambie
Rembang 10 berhenti di Jl Daeng Tata Raya, Makassar, Sabtu (12/1/2013), bikin macet
Laporan Wartawan Tribun Timur Edi Sumardi
MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Polemik operasional truk pengangkut material bangunan roda 10 atau diistilahkan rembang 10 di Makassar, belum berakhir. Pemerintah belum mampu menyelesaikan masalah operasional truk bertonase besar tersebut yang telah merenggut belasan nyawa pengendara roda dua. Operasional truk di Makassar melibatkan dua pemerintah daerah, yakni Pemkot Makassar dan Pemkab Gowa.
Pemkab Gowa menginginkan operasional truk pada siang hari. Gowa merupakan sumber material bangunan. Makassar merupakan pengguna material bangunan tersebut menginginkan truk pengangkut material bangunan beroperasi pada malam hari.
Operasional truk di dua daerah ini belum disinkronkan. Masing-masing pemerintah daerah ngotot pada keinginnya masing-masing. "Mestinya ada pemprov (pemerintah provinisi) memediasi," kata Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin pada workshop Pemkot Makassar soal infrastruktur di Makassar, Senin (13/5/2013).
Pemprov diminta berperan karena memiliki fungsi koordinator.(tribun-timur.com/edi )
MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Polemik operasional truk pengangkut material bangunan roda 10 atau diistilahkan rembang 10 di Makassar, belum berakhir. Pemerintah belum mampu menyelesaikan masalah operasional truk bertonase besar tersebut yang telah merenggut belasan nyawa pengendara roda dua. Operasional truk di Makassar melibatkan dua pemerintah daerah, yakni Pemkot Makassar dan Pemkab Gowa.
Pemkab Gowa menginginkan operasional truk pada siang hari. Gowa merupakan sumber material bangunan. Makassar merupakan pengguna material bangunan tersebut menginginkan truk pengangkut material bangunan beroperasi pada malam hari.
Operasional truk di dua daerah ini belum disinkronkan. Masing-masing pemerintah daerah ngotot pada keinginnya masing-masing. "Mestinya ada pemprov (pemerintah provinisi) memediasi," kata Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin pada workshop Pemkot Makassar soal infrastruktur di Makassar, Senin (13/5/2013).
Pemprov diminta berperan karena memiliki fungsi koordinator.(tribun-timur.com/
