PTPN-Petani di Wajo Tandatangani Kesepakatan

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - PTPN XIV Keera akhirnya bersedia melepaskan lahan seluas 1.934 Ha kepada Pemerintah Kabupaten Wajo sesuai peraturan yang berlaku. Lahan dimaksud berlokasi di Desa Ciro Manie, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan.  

Masyarakat Kecamatan Keera yang bergabung dalam Forum Rakyat Bersatu tetap dibolehkan mengolah tanah seluas 1.934 ha sambil menunggu pelepasan dari Kementerian BUMN dengan pengaturan lebih lanjut akan dilaksanakan Pemkab Wajo.

Sebaliknya, masyarakat menjamin sepenuhnya tidak akan menguasai lebih luas dari 1.934 ha dan tidak akan mengganggu aktifitas PTPN atas lahan 6.000 ha di Kecamatan Kera. Masyarakat Keera yang menduduki Mess PTPN akan segera keluar meninggalkan lokasi tersebut setelah ditandatangani kesepakatan tersebut.

Kesepakatan itu dicapai setelah kedua pihak bersama Pemkab Wajo dipertemukan dan menandatangani kesepakatan ketiga pihak, Senin (6/5/2013) pukul 10.30 wita. Penandatangan kesepakatan itu berlangsung di lokasi PTPN XIV Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo.

Demikian rilis yang dikirim Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Polisi Endi Sutendi kepada redaksi tribun-timur.com, Senin (6/5/2013) siang.

Menurut Endi, kesepakatan ketiga pihak tersebut disaksikan Kabag Reskrim Polri Komjen Polisi Sutarman, Kapolda Sulsel Irjen Pol Mudji Waluyo, Pangdam VII Wirabuana Mayjen TNI M Nizam, dan Kepala Biro Hukum Provinsi Sulsel.

Turut hadir Kajati Sulsel M Kohar, Kepala BPN Provinsi EL Fachri Budiman M Hum, Wakapolda, Muspida Wajo, tokoh masyarakat Wajo, pejabat PTPN XIV dan jajaran serta kompo nen masyarakat dan undangan lainnya.

Sebelumnya pada 22 April 2013 lalu, Mess PTPN XIV Kecamatan Keera telah diduduki masyara kat yang mengakibatkan penghuni mess dan keluarganya mengungsi. Pendudukan ini sempat menimbulkan ketegangan di wilayah tersebut.

Pada 30 April 2013, Polda Sulsel kemudian memasilitasi pertemuan kedua pihak yang bersengketa untuk mencarikan solusi dari permasalahan tersebut. Pada waktu itu dicapailah kesepakatan antara pihak bersengketa.

Permasalahan yang terjadi karena masyarakat mengklaim tanah seluas 2.000 ha yang saat ini dikuasai PTPN XIV agar dilepas dan diserahkan kepada masyarakat karena itu diklaim milik masyarakat setempat. Sementara PTPN XIV mengklaim tanah seluas 2.000 ha itu sah dibawah penguasaannya. (*)